Pantau - Sejumlah peristiwa penting mewarnai sektor ekonomi Indonesia sepanjang pekan 13–18 Oktober 2025, mulai dari kebijakan ketenagakerjaan, fiskal, hingga transportasi dan pemberantasan korupsi.
Program Magang Nasional Berlanjut hingga 2026
Pemerintah mengisyaratkan bahwa Program Magang Nasional yang telah berjalan pada 2025 akan terus dilanjutkan tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menjadikan program ini sebagai kebijakan berkelanjutan.
"Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa ini akan dilakukan juga pada tahun 2026 dan seterusnya. Jadi ini adalah akan menjadi program, ya, tidak hanya tahun 2025, tapi juga 2026 dan seterusnya," ujarnya.
Pemerintah Pertimbangkan Penurunan Tarif PPN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sedang membuka opsi untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berada di angka 11 persen.
Pertimbangan ini muncul untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
"Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya, seperti apa uang saya (APBN), yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu 'clear'. Nanti akan kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan," kata Purbaya.
Kereta Cepat Whoosh Capai Dua Tahun Operasi
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menandai dua tahun masa operasionalnya sejak pertama kali meluncur pada 17 Oktober 2023.
Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.
Kereta ini memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung dari lebih dari tiga jam menjadi hanya 46 menit.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), selama dua tahun beroperasi Whoosh telah mengangkut lebih dari 12 juta penumpang.
Rp1,7 Triliun Uang Negara Berhasil Dikembalikan
Dalam laporan Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis oleh NEXT Indonesia Research & Publications, disebutkan bahwa aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp1,7 triliun dari berbagai kasus korupsi.
Dana tersebut berasal dari rampasan hasil tindak pidana korupsi, lelang barang rampasan, serta penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal.
Utang KCIC Dikaji untuk Penyelesaian Jangka Panjang
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Langkah ini bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang.
"Agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi," ujar Rosan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
