Pantau - Berita ekonomi pada Jumat (31/10/2025) diwarnai pembahasan formula baru upah minimum oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta perhatian serius Pertamina terhadap isu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang tercampur air.
Pemerintah Susun Formula Baru Upah Minimum
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor membahas formula baru upah minimum bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja atau buruh tingkat perusahaan di Jakarta.
Pemerintah sedang merancang kebijakan pengupahan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah.
Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memperkirakan jumlah pekerja di proyek pembangunan IKN akan mencapai 20.000 orang.
Peningkatan jumlah tenaga kerja dilakukan untuk mempercepat pembangunan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Saat ini terdapat sekitar 7.000 pekerja konstruksi yang tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga menyoroti pengangkatan ekspatriat di jajaran direksi BUMN.
“Mereka adalah profesional, tidak mengurus negara. Tidak mengambil kebijakan politis untuk negara ini,” ujar Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, dalam taklimat media di Jakarta.
Pertamina All Out Tangani Isu Pertalite Tercampur Air
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan bahwa Pertamina memberikan perhatian penuh terhadap isu BBM Pertalite yang dilaporkan tercampur air di sejumlah SPBU.
“Terkait isu kontaminasi air di BBM Pertalite yang disalurkan di SPBU, kami dari Pertamina Patra Niaga tentunya all out dan memberikan atensi serius agar hal ini jangan sampai menimbulkan keresahan apalagi menimbulkan kerugian kepada masyarakat,” kata Mars Ega Legowo Putra di Surabaya.
Dari sektor pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan kanal pelaporan melalui WhatsApp bernama Lapor Pak Amran di nomor 082311109390.
Kanal tersebut menjadi sarana pengaduan cepat bagi petani untuk melaporkan praktik curang dan penyelewengan di sektor pertanian.
“Seluruh petani di Indonesia silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
