Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan pendekatan baru dalam kebijakan fiskal Indonesia yang disebut sebagai strategi "akrobat fiskal", yakni upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan keterbatasan anggaran negara.
Manuver Kebijakan PPN dan Tantangan Kenaikan Rasio Pajak
Kebijakan ini ditandai dengan langkah berani seperti wacana penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pelaku perorangan maupun badan usaha.
Langkah tersebut menantang pendekatan fiskal konservatif, namun dianggap relevan untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan margin usaha, dan mendorong konsumsi serta investasi.
Tantangan utama dari kebijakan ini adalah menjaga rasio pajak tetap naik meskipun tarif diturunkan.
Purbaya menekankan bahwa target pemerintah adalah menciptakan sistem fiskal yang produktif dan progresif, bukan sistem yang sekadar menekan sektor usaha maupun konsumen.
Isu utama fiskal Indonesia, menurutnya, bukan semata pada besaran tarif, melainkan efektivitas sistem perpajakan dan perilaku birokrasi fiskal itu sendiri.
Reformasi Birokrasi: Digitalisasi dan Keadilan Fiskal
Pembenahan internal Kementerian Keuangan menjadi krusial, terutama di dua direktorat utama: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Reformasi birokrasi fiskal berlandaskan tiga pilar utama: profesionalisme, integritas, dan efisiensi.
Pemerintah menargetkan sistem digital perpajakan seperti Coretax menjadi sistem cerdas yang mampu membedakan antara wajib pajak yang sengaja menghindar dan yang hanya lalai melapor.
Digitalisasi menyeluruh juga akan mempersempit ruang interaksi langsung antara wajib pajak dan aparat, sehingga mengurangi potensi praktik penyimpangan.
Hal yang sama diterapkan pada sistem bea dan cukai, yang dituntut transparan dan terintegrasi secara digital.
Tujuan akhir dari seluruh reformasi ini adalah menghapus praktik aparat yang “bermain” dengan wajib pajak besar, melindungi pengusaha kecil dari tekanan berlebihan, serta mencegah kelonggaran bea cukai untuk pembeli yang memiliki koneksi pejabat.
Pemerintah juga ingin menghindari kasus penahanan barang impor tanpa alasan yang jelas, yang selama ini membebani pelaku usaha.
Semua langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menurunkan biaya ekonomi, menciptakan keadilan fiskal, dan membangun fondasi sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
