Pantau - Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produktif, terutama di wilayah Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara.
Tantangan Literasi dan Pemahaman KUR di Kalangan UMKM
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menyampaikan bahwa pemahaman UMKM terhadap KUR masih rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas penyaluran kredit.
"Ini menjadi pekerjaan rumah kami khususnya lembaga penyalur untuk terus sosialisasi agar benefit KUR tersalur lebih luas,” ungkapnya dalam rapat koordinasi penyaluran KUR 2025 regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar di Denpasar, Bali, Kamis.
Riza menilai bahwa sebagian pelaku UMKM masih menganggap KUR sebagai bantuan pemerintah dan memiliki fasilitas hapus tagih, padahal KUR adalah kredit dengan kewajiban pengembalian.
Banyak pelaku UMKM juga belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam skema KUR, terutama dalam sistem pembiayaan berbasis syariah.
Selain itu, tantangan administratif turut menjadi penghambat, seperti kewajiban memiliki dokumen legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS Ketenagakerjaan, dan NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
Permasalahan lainnya termasuk proses verifikasi data yang memerlukan waktu serta status calon debitur yang tidak memenuhi syarat, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, atau masyarakat yang terjerat pinjaman online aktif.
Capaian Penyaluran KUR dan Target Wilayah Jawa II-Bali-NTT
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, realisasi KUR nasional per 3 November 2025 telah mencapai Rp228 triliun atau 76 persen dari target nasional sebesar Rp300 triliun.
Dari jumlah tersebut, penyaluran ke sektor produktif sudah mencapai Rp138 triliun atau 60,7 persen, melampaui target minimal 60 persen.
Namun, di wilayah Jawa II, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, realisasi penyaluran KUR ke sektor produktif masih di bawah target nasional, meski telah melampaui angka 50 persen.
Terdapat 15 lembaga penyalur KUR di wilayah tersebut, namun hanya empat lembaga yang berhasil melampaui target 60 persen penyaluran sektor produktif.
Bank BRI mencatat penyaluran sebesar 64,5 persen, Bank BPD DIY 61,9 persen, Bank BPD Bali 61 persen, serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali dengan capaian tertinggi sebesar 72,5 persen.
"Kita punya pekerjaan untuk akselerasi satu sampai dua bulan ini untuk mendorong penyaluran KUR ke sektor produktif agar mendapatkan dampak berganda menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi UMKM,” tegas Riza.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
