Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan sebagai langkah memperkuat layanan publik dan pengawasan sektor jasa keuangan di daerah, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.
Komitmen Penguatan Layanan dan Pengawasan Daerah
Mirza Adityaswara menyatakan bahwa pembangunan gedung ini bukan sekadar penyediaan sarana kerja, tetapi juga mencerminkan komitmen OJK dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
" Pembangunan gedung ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan sarana kerja, namun juga mencerminkan komitmen OJK untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa gedung ini akan menjadi pusat koordinasi dan ruang kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat ekosistem jasa keuangan.
" Kami memaknainya sebagai pusat koordinasi, ruang kolaborasi lintas lembaga, dan wujud nyata penguatan peran OJK dalam mendukung ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Pembangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Medan Jadi Pusat Pertumbuhan Jasa Keuangan Regional
Gedung OJK Sumatera Utara menjadi proyek ketujuh setelah gedung serupa di Solo, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat.
Bangunan dirancang dengan prinsip tata kelola yang baik dan berwawasan lingkungan menggunakan konsep green building yang hemat energi dan mendukung agenda Environmental, Social, and Governance (ESG) pemerintah.
Gedung ini diharapkan menjadi pusat edukasi keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat perlindungan konsumen, dan mempercepat inklusi keuangan di wilayah Sumatera Utara.
" Kami berharap sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara OJK dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga, guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, inovatif, dan produktif di Sumatera Utara," tegas Mirza.
Sumatera Utara saat ini merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera dengan kontribusi 23,6 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,55 persen pada kuartal III-2025.
Hingga September 2025, terdapat 107 entitas perbankan, 196 entitas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan 96 entitas pasar modal yang aktif di wilayah ini.
Total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp312 triliun, tumbuh 13,6 persen secara tahunan, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,89 persen.
Komposisi kredit terdiri dari segmen korporasi Rp138,5 triliun (44,37 persen), konsumsi Rp92,4 triliun (29,62 persen), dan UMKM Rp81,2 triliun (26,02 persen).
Sektor pengolahan menyerap 25,17 persen dari total kredit, diikuti sektor pertanian 17,41 persen dan perdagangan besar 15,33 persen, mencerminkan peran pembiayaan dalam mendukung produksi, ketahanan pangan, dan distribusi.
Kota Medan menyumbang hampir 50 persen dari total kredit perbankan Sumatera Utara atau sekitar Rp150 triliun, disalurkan oleh 57 bank umum dan 16 BPR/BPRS.
Selain itu, Medan menjadi pusat aktivitas keuangan daerah dengan keberadaan dua entitas dana pensiun, 27 perusahaan pegadaian, dan 50 entitas penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (PVML).
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
