Pantau - Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi keuangan daerah setelah pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hampir 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menciptakan tekanan fiskal yang signifikan terhadap pembiayaan pemerintahan, gaji pegawai, dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Dana Ditransformasi, Daerah Hadapi Kekosongan APBD
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa total dana ke daerah tetap sebesar Rp1.300 triliun, namun penyalurannya kini dilakukan melalui kementerian dan lembaga dalam bentuk program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Mekanisme baru ini menimbulkan kekosongan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama bagi daerah yang selama ini sangat bergantung pada dana pusat.
Pemerintah daerah kini dituntut untuk lebih aktif berinovasi dan menyesuaikan strategi fiskal agar tidak tertinggal.
Dompu Ambil Langkah Efisiensi dan Peminjaman
Kabupaten Dompu di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah yang terdampak paling signifikan dengan kehilangan sekitar Rp199 miliar dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026.
Dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan, pengurangan dana tersebut menjadi tantangan besar dalam penyediaan layanan dasar.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, merencanakan dua langkah utama untuk menanggulangi dampak pemangkasan, yaitu efisiensi dan peminjaman.
Langkah efisiensi ditempuh melalui perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan beban operasional.
Sementara itu, pemerintah daerah menjajaki pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan, untuk membiayai proyek produktif, bukan belanja konsumtif.
Studi kelayakan fiskal dan manfaat ekonomi proyek tengah disusun bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI, dengan penekanan pada prinsip kehati-hatian agar pinjaman tidak menjadi beban jangka panjang.
Situasi di Dompu mencerminkan dilema umum yang dihadapi banyak daerah: antara upaya efisiensi dan tuntutan pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepemimpinan kepala daerah kini diuji, bukan hanya dalam keberanian mengambil keputusan, tetapi juga dalam kecermatan mengelola dampak fiskalnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
