Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah mengupayakan pencegahan kebocoran ekonomi digital di subsektor perfilman nasional akibat pembajakan dan ketimpangan distribusi layar bioskop.
Pemerintah Andalkan Program Layar Alternatif untuk Perluas Akses Tontonan
Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenparekraf, Agustini Rahayu, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjalankan program Layar Alternatif sebagai solusi dari ketimpangan infrastruktur layar bioskop yang masih tinggi di Indonesia.
"Kami menjalankan program Layar Alternatif. Ini tujuannya untuk memperluas sebaran dan akses tontonan film Indonesia di berbagai daerah yang tadi belum ada ketersediaan bioskopnya ini untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur layar", ungkapnya.
Saat ini tercatat hanya terdapat 2.393 layar dari 504 bioskop yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 70 persen layar tersebut berada di Pulau Jawa, menunjukkan ketimpangan signifikan distribusi antar wilayah.
Program Layar Alternatif menyasar wilayah yang tidak memiliki gedung bioskop komersial.
Program ini telah dijalankan di beberapa daerah seperti Labuan Bajo, Banda Aceh, Tanah Datar, dan Kulon Progo.
Konsep dari Layar Alternatif serupa dengan layar tancap yang menayangkan film-film nasional terbaru yang sebelumnya telah tayang di bioskop komersial.
"Jadi kita memanfaatkan layar sehingga ini menjadi potensi yang lebih besar dengan efisiensi resources, tiketnya juga jadi murah banget ada yang gratis juga, salah satunya support dari badan otorita", ia mengungkapkan.
Program AKTIF Dorong Distribusi Digital dan Daya Saing Sineas Muda
Selain program Layar Alternatif, Kemenparekraf juga menginisiasi program AKTIF (Akselerasi Kreatif) untuk memperluas distribusi dan memperkuat jejaring dalam industri film.
Program AKTIF ditujukan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing karya sineas muda nasional.
Salah satu bentuk fasilitasi dalam program ini adalah penayangan film di platform streaming besar di Indonesia.
"Jadi kami tidak hanya memetakan masalah, tapi juga sudah mulai bergerak pada titik-titik krusial distribusi dan investasi. Jadi untuk memastikan industri ini berkelanjutan", ujar Ayu.
Ia menambahkan bahwa secara ekosistem pasar, subsektor perfilman cukup terbuka dan sehat.
Tercatat ada 176 film dari 112 rumah produksi yang berhasil tayang di bioskop nasional.
Namun demikian, ketimpangan distribusi layar masih menjadi tantangan besar karena membuka celah terjadinya pembajakan di platform digital.
Pembajakan digital diperkirakan menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 30 triliun sampai tahun 2030.
Untuk menjaga keberlanjutan dan kemandirian industri perfilman nasional, pemerintah dinilai perlu bergerak ke arah yang lebih strategis.
Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem industri perfilman yang ideal agar dapat menjadi salah satu lokomotif ekonomi nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
