Pemerintah Siapkan Skema KUR 2026 Lebih Berpihak bagi UMKM dengan Bunga Flat dan Akses Tanpa Batas

Pantau - Kementerian UMKM memastikan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 akan semakin berpihak kepada pelaku UMKM guna meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

Target dan Arah Kebijakan KUR 2026

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan bahwa pembiayaan KUR tahun ini mencapai Rp286 triliun dengan bunga rendah, sementara pemerintah menyiapkan plafon KUR sebesar Rp320 triliun untuk tahun depan.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan kejutan untuk skema KUR tahun depan, dengan pernyataannya, "Yang pasti kita ke depan harus semakin berpihak untuk pembiayaan UMKM," ujarnya.

Realisasi KUR tahun ini telah mencapai 83 persen atau Rp238 triliun dari target Rp286 triliun dengan debitur baru sebanyak 2,25 juta atau 96 persen dari target.

Jumlah debitur graduasi yang berhasil naik kelas juga telah melampaui target dari 1,2 juta UMKM menjadi 1,3 juta UMKM.

Sepanjang 2025 lebih dari 60 persen anggaran KUR telah disalurkan ke sektor produksi dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 11 juta orang.

Akses KUR Tanpa Batas dan Bunga Flat Mulai Tahun Depan

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyatakan bahwa mulai tahun depan pengajuan KUR tidak lagi dibatasi jumlah pengambilannya dengan bunga flat 6 persen.

Selama ini pengambilan KUR dibatasi empat kali untuk debitur sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan dengan skema bunga berjenjang.

Pernyataan Maman berbunyi, "Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya bunga KUR dimulai dari 6 persen dan naik 1 persen pada pengajuan berikutnya hingga mencapai 9 persen.

Maman menegaskan bahwa pada tahun depan bunga KUR akan tetap flat di angka 6 persen meskipun debitur mengambil KUR beberapa kali, sesuai pernyataannya, "Jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6 persen. Ini juga berdasarkan arahan dari Pak Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Pak Menko Perekonomian," ujarnya.