Pantau - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelum penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang.
Penindakan Awal dan Koordinasi Pemerintah
Amran menyampaikan, "Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik," ungkapnya.
Pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang.
Sebelum aparat melakukan penyegelan, Amran sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Aceh untuk memastikan penindakan berjalan solid dan terkoordinasi.
Laporan awal menunjukkan bahwa beras impor tersebut masuk tanpa izin pemerintah.
Tindakan itu dinilai bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.
Verifikasi, Penyegelan, dan Kondisi Stok Nasional
Setelah memastikan informasi awal, Amran melakukan koordinasi lintas sektor dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, dan Menteri Perdagangan.
Verifikasi memastikan bahwa pemerintah pusat tidak mengeluarkan izin impor apa pun, dan polisi kemudian melakukan penyegelan terhadap 250 ton beras ilegal tersebut.
Mentan menegaskan, "Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita," ujarnya.
Amran menyatakan bahwa stok beras nasional sangat aman dengan produksi mencapai 34,7 juta ton berdasarkan data BPS, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Stok beras pemerintah di Bulog tercatat 3,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.
Aceh juga berada dalam kondisi surplus dengan ketersediaan 1,35 juta ton, kebutuhan 667,7 ribu ton, dan surplus 871,4 ribu ton, sementara Sabang surplus 970 ton.
Amran menegaskan bahwa impor tidak dapat dibenarkan karena stok nasional, regional, dan lokal berada dalam kondisi aman.
Ia menegaskan, "Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan. itu pelanggaran. Dan negara akan bertindak tegas," ujarnya.
Kejanggalan dan Penelusuran Lanjutan
Amran menyampaikan adanya kejanggalan dalam kasus tersebut, termasuk risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 yang menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak, namun izin dari negara asal, Thailand, sudah terbit terlebih dahulu.
Pemerintah memastikan kasus ini akan dituntaskan, termasuk penelusuran alur barang, perusahaan yang terlibat, dan kemungkinan adanya jaringan serupa di wilayah lain seperti Batam.
Amran menegaskan, "Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kita tidak akan kompromi," ungkapnya.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penindakan akan dikawal hingga tuntas dan tidak ada beras ilegal yang boleh masuk pasar domestik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
