Pantau - Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.567,9 triliun untuk membiayai delapan program prioritas nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
"Di tahun 2026, pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun," ungkapnya.
Alokasi Terbesar untuk Pendidikan dan Ketahanan Energi
Dari delapan program prioritas, sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar yakni Rp757,8 triliun.
Dana tersebut akan difokuskan untuk pengembangan sekolah unggulan, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, dan perbaikan fasilitas pendidikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Program ketahanan energi juga menjadi perhatian utama dengan anggaran sebesar Rp402,4 triliun.
Rinciannya meliputi insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, pengembangan energi baru terbarukan Rp37,5 triliun, program listrik desa Rp5 triliun, dan dukungan lainnya sebesar Rp600 miliar.
Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah akan menjalankan kebijakan peningkatan lifting minyak dan gas, mempromosikan penggunaan energi hijau, serta memastikan subsidi energi dan kompensasi agar tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi prioritas utama dengan anggaran sebesar Rp335 triliun.
Program ini ditargetkan menjangkau hingga 80 juta penerima manfaat pada pertengahan tahun depan, meningkat signifikan dari 44 juta anak sekolah saat ini.
"Tentu (program) ini multiplier effect-nya juga luar biasa (terhadap perekonomian masyarakat)," ia mengungkapkan.
Fokus pada Ketahanan Pangan, Kesehatan, dan Pertahanan
Program ketahanan pangan mendapatkan anggaran sebesar Rp164,4 triliun, yang akan difokuskan pada dukungan pengadaan beras oleh BULOG serta peningkatan produktivitas petani dan nelayan.
Sektor kesehatan memperoleh dana sebesar Rp244 triliun untuk memperkuat layanan dasar dan infrastruktur kesehatan nasional.
Pembangunan desa, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan UMKM dialokasikan anggaran sebesar Rp181,8 triliun.
Dua program prioritas lainnya meliputi program pertahanan semesta sebesar Rp424,8 triliun dan akselerasi investasi serta perdagangan global sebesar Rp57,7 triliun.
Di luar delapan program prioritas tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan bagi sektor perumahan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diperpanjang hingga 2027 serta penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan senilai Rp130 triliun.
"Ini semua angka yang besar, kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
