Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa keamanan siber menjadi jaminan utama perlindungan data pribadi serta keberlangsungan layanan publik yang digunakan masyarakat setiap hari.
Nezar Patria menyampaikan bahwa keamanan siber tidak lagi bisa dipahami semata sebagai isu teknis atau sebatas penanganan insiden peretasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar Patria dalam acara BSSN Executive Town Hall yang digelar di Depok, Jawa Barat.
Nezar Patria menyebut ruang siber saat ini telah menjadi arena strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan publik.
Dampak tersebut mencakup layanan administrasi pemerintahan, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa ancaman utama dalam ruang siber bukan hanya serangan besar yang terlihat mencolok.
Ancaman yang lebih berbahaya, menurutnya, adalah penurunan kedaulatan yang terjadi secara perlahan dari dalam sistem.
Ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing dinilai berisiko terhadap kedaulatan nasional.
Kebocoran data strategis disebut dapat mengganggu layanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
Manipulasi informasi juga berpotensi menghentikan layanan publik yang vital bagi masyarakat.
Nezar Patria menegaskan bahwa infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan nasional.
Infrastruktur digital tersebut meliputi kabel laut, pusat data, layanan cloud, sistem identitas, hingga kecerdasan buatan.
Seluruh infrastruktur itu disebut sebagai bagian dari medan strategis negara yang harus dijaga kedaulatannya.
Ia mengutip laporan Global Cyber Security Outlook 2026 yang mencatat peningkatan sekitar 34 persen serangan ransomware bermotif geopolitik sepanjang 2025.
Serangan tersebut dilaporkan menyasar infrastruktur digital dan sektor-sektor kritis.
Pemerintah, kata Nezar, telah mengambil langkah konkret dengan memperkuat peran Badan Siber dan Sandi Negara.
Penguatan tersebut bertujuan memastikan kesadaran situasional siber nasional dan perlindungan data warga negara.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga agar layanan publik tetap berjalan normal serta aman dari gangguan siber.
"Negara tidak kalah karena diserang secara langsung, tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki tugas memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
