Pantau - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong adanya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna mempercepat penguatan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"BUMDes dan KDKMP tidak perlu dibenturkan, justru harus disinergikan dan saling membesarkan," ungkap Yandri saat kunjungan kerja ke Desa Plosowahyu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin (22/12/2025).
Pembagian Peran Jelas untuk Hindari Tumpang Tindih
Dalam kunjungannya, Yandri menjelaskan pentingnya pembagian peran yang jelas antara BUMDes dan KDKMP agar tidak terjadi tumpang tindih serta potensi ekonomi desa bisa dioptimalkan secara efisien.
BUMDes diarahkan untuk fokus pada pengembangan unit usaha yang sudah berjalan.
Sementara itu, KDKMP diharapkan mengisi sektor usaha lain yang belum tergarap oleh BUMDes.
Yandri mencontohkan BUMDes Bangkit Berdaya di Desa Plosowahyu yang telah sukses mengelola beberapa unit usaha produktif seperti peternakan lele, pasar desa, dan penyewaan ruko.
Ia menegaskan bahwa KDKMP dapat melengkapi peran BUMDes dengan menyasar sektor usaha baru, sehingga kolaborasi antara keduanya dapat saling menguatkan.
Pusat Distribusi dan Target Nasional Pengembangan Gerai
Pemerintah pusat juga merencanakan pembangunan gudang besar di tingkat kabupaten sebagai pusat distribusi atau grosir.
Gudang-gudang ini akan memenuhi kebutuhan KDKMP dan warung-warung desa dengan harga yang lebih terjangkau.
Langkah ini diambil untuk memperkuat rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat desa secara lebih efisien.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, melaporkan bahwa saat ini terdapat 103 KDKMP yang telah beroperasi di wilayahnya dengan total omzet lebih dari Rp455 juta.
Selain itu, sebanyak 429 KDKMP telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes).
Di sisi lain, Lamongan juga memiliki 40 BUMDes aktif yang terdiri dari 18 BUMDes berstatus maju dan 22 berstatus berkembang.
Kunjungan Mendes Yandri juga bertujuan untuk meninjau pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai KDKMP di seluruh Indonesia.
Pemerintah telah menyiapkan sekitar 45 ribu lahan untuk pembangunan gerai, yang kini dalam tahap verifikasi.
Hingga saat ini, pembangunan gerai KDKMP telah mencapai lebih dari 20 ribu unit dari target nasional sebesar 80 ribu unit.
- Penulis :
- Gerry Eka
