Pantau - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 hingga 30 November tercatat masih di bawah target, dengan pendapatan daerah mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35% dan belanja daerah sebesar Rp1.082 triliun atau 75,43% dari total target.
Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024, di mana realisasi pendapatan mencapai 97,29% dan belanja daerah 91,72%.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mempercepat realisasi belanja sebelum akhir Desember 2025.
"Percepatan belanja menjelang akhir tahun sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga daya beli masyarakat," ungkapnya dalam arahannya.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan secara menyeluruh dan peningkatan daya serap anggaran, termasuk mendorong kemitraan produktif dengan sektor swasta.
Tito menargetkan capaian realisasi APBD tahun ini dapat melampaui angka tahun lalu, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Daerah dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Terendah
Sejumlah daerah menunjukkan kinerja tinggi dalam realisasi pendapatan hingga November 2025.
Untuk tingkat provinsi, sepuluh daerah dengan realisasi tertinggi adalah Bali, Kalimantan Selatan, DIY, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.
Sementara di tingkat kabupaten, kinerja terbaik diraih Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung.
Untuk kategori kota, tercatat Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang masuk dalam daftar dengan pendapatan tertinggi.
Namun, terdapat pula sejumlah daerah yang menunjukkan realisasi pendapatan terendah, seperti Provinsi Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.
Di tingkat kabupaten, realisasi terendah tercatat di Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga.
Sedangkan untuk kota, daerah seperti Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual tercatat dengan capaian pendapatan yang rendah.
Perdebatan Pemantauan dan Tata Kelola Anggaran
Analis kebijakan publik Agisthia Lestari dari Citra Institute menilai pemantauan bulanan terhadap realisasi APBD bisa menghasilkan bias administratif.
"Pemantauan bulanan itu bagus, tapi bisa bias karena tidak semua daerah seragam dalam pencatatan. Saya sarankan rilis data per tiga bulan agar sesuai dengan ritme anggaran," ia mengungkapkan.
Sebaliknya, peneliti dari Institute for Public Reform (IPR), Iwan Setiawan, mendukung pemantauan bulanan karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas daerah.
"Pemantauan rutin bisa mendongkrak kualitas tata kelola keuangan, yang berdampak langsung pada pembangunan dan ekonomi daerah," katanya.
Mendagri Tito berharap langkah percepatan belanja ini mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang juga ditopang oleh belanja pemerintah daerah.
- Penulis :
- Gerry Eka
