Pantau - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa penyusunan dan pemanfaatan neraca komoditas menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Neraca Komoditas Harus Maksimal dan Berbasis Data Valid
"Penyusunan dan pemanfaatan neraca komoditas harus dimaksimalkan," ujar Nailul saat dihubungi di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa manajemen stok merupakan tantangan utama dalam menstabilkan harga komoditas.
Menurutnya, neraca komoditas harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri agar perencanaan impor dapat dilakukan secara tepat.
"Penyusunan neraca komoditas harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan ketersediaan komoditas dari dalam negeri sehingga rencana impor itu bisa disiapkan. Untuk itu, data yang digunakan untuk perencanaan harus valid," tegasnya.
Pemerintah Jamin Stok Aman dan Harga Stabil Jelang Lebaran
Sementara itu, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa ketersediaan stok pangan strategis hingga Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi.
Amran menyebut bahwa stok beras nasional per Januari 2026 mencapai 3,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Adapun stok minyak goreng di gudang Bulog tercatat mencapai 700 ribu ton.
Pemerintah juga telah menegaskan komitmennya untuk menjaga harga pangan sesuai dengan harga pokok penjualan (HPP), agar adil bagi produsen, pedagang, dan konsumen.
Amran memperingatkan bahwa jika ada pihak yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), Satgas Pangan akan turun tangan dan bila perlu melakukan penindakan.
Dengan stok yang mencukupi, ia optimistis masyarakat akan menjalani bulan Ramadhan dan Idul Fitri dengan harga pangan yang stabil.
Harga MinyaKita Akan Turun, DMO Diperketat
Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menyoroti isu harga minyak goreng MinyaKita, yang saat ini masih dijual di atas HET.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan bahwa harga MinyaKita diperkirakan mulai turun pada akhir Januari atau awal Februari 2026.
Penurunan harga tersebut akan terjadi seiring penyaluran pasokan oleh BUMN pangan, yang diperkuat dengan kebijakan domestic market obligation (DMO).
Berdasarkan Permendag Nomor 43 Tahun 2025, yang berlaku mulai 26 Desember 2025, produsen minyak goreng swasta diwajibkan menyetorkan minimal 35 persen pasokan produksinya kepada BUMN pangan sebagai bagian dari kewajiban pasok ke dalam negeri.
Langkah ini diambil untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng di pasar, sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap komoditas strategis tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
