Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa impor bawang putih akan dihentikan paling lambat dalam lima tahun mendatang, sebagai bagian dari program nasional kemandirian dan ketahanan pangan.
Penghentian impor ini bukan sekadar wacana, melainkan agenda konkret dengan batas waktu yang jelas dan terukur.
"Kita hentikan import mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun. Kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun," ungkapnya.
Arahan Presiden dan Langkah Cepat Pemerintah
Andi Amran menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
"Bapak Presiden sudah arahkan via telepon hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat, hari Senin kami sudah tiba di sini (Nusa Tenggara Barat) untuk merealisasikan itu. Kita buat program khusus," ia mengungkapkan.
Pemerintah optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada bawang putih secara nasional, dengan menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat utama pengembangan komoditas ini.
Di hadapan petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan jajaran pemerintah daerah di Sembalun, Menteri Pertanian menegaskan kesiapan produksi nasional dan target penghentian impor.
NTB Dinilai Punya Potensi Luas dan Produktif
Kunci menuju swasembada disebut terletak pada penetapan target luas tanam yang berani dan konsistensi dalam pelaksanaannya di lapangan.
"Bawang putih di NTB, minimal 25.000 hektare. Kalau mampu 50.000, ini bisa men-supply provinsi-provinsi lain," katanya.
NTB dinilai memiliki keunggulan kompetitif karena potensi lahan dan produktivitas yang tinggi.
"Yang menarik, NTB ini produksinya 20 ton. Tadi ada yang 28 ton per hektare. Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektare tanaman bawang, itu sudah swasembada," jelasnya.
Mentan menekankan bahwa target 100.000 hektare untuk bawang putih jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas tanam komoditas strategis lain seperti padi.
"Tau nggak tanaman beras, tanaman padi, 7,4 juta hektare. 7,4 juta saja kita selesaikan, apalagi 100.000 hektare. Saya kira cuma 2 gubernur, 3 gubernur menyelesaikan itu. NTB, mungkin Sumatera Utara, dan Jawa Tengah," ucapnya.
Komisi IV DPR Dukung Swasembada Bawang dan Kedelai
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), juga menyatakan dukungannya terhadap program swasembada pangan nasional.
"Saya mendorong untuk swasembada bawang putih sama kedelai," ungkapnya.
Ia juga berharap ke depan Indonesia mampu mencapai swasembada terhadap komoditas strategis lain yang masih bergantung pada impor seperti gula, garam, kedelai, dan berbagai jenis bawang.
- Penulis :
- Arian Mesa
