Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan integrasi layanan pos komersial dan layanan pengantaran berbasis permintaan menjadi langkah konkret untuk menekan biaya logistik nasional yang masih di atas 14 persen dari produk domestik bruto.
Nezar menyampaikan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98 persen secara tahunan dan pada triwulan I 2025 mencapai sekitar 9 persen dengan penyerapan lebih dari 6 juta tenaga kerja serta menangani hingga 7 juta paket per hari.
Ia mengatakan, "Ini menunjukkan betapa vitalnya lapangan usaha transportasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital,".
Menurutnya, biaya logistik yang tinggi berdampak pada harga barang, daya saing UMKM, dan ongkos kirim masyarakat sehingga integrasi sistem dan adopsi smart logistics menjadi kebutuhan mendesak.
Melalui Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial, pemerintah menata ulang peran pos sebagai pengelola rantai pasok e-commerce nasional.
Pos tidak lagi sekadar mengirim barang, tetapi bertindak sebagai konsolidator jaringan, pengelola standar, dan pengendali kualitas.
Layanan pengantaran berbasis permintaan memperkuat tahap first mile dan last mile yang menuntut kecepatan serta fleksibilitas tinggi.
Nezar mengatakan, "Keberadaan layanan pengantaran berbasis permintaan ini sangat nyata dan kita tidak bisa abai dengan keberadaannya dan juga kontribusinya yang sudah memperlancar, sudah membangkitkan dinamika ekonomi digital,".
Integrasi tersebut bertujuan menciptakan sistem yang saling melengkapi antara struktur dan tata kelola pos dengan respons cepat layanan berbasis permintaan.
Model ini diharapkan dapat menekan biaya distribusi, mempercepat pengiriman, dan menjaga keberlanjutan jutaan pekerja.
Nezar menekankan pentingnya level playing field melalui monitoring transparan dan infrastructure sharing untuk memberi kepastian usaha bagi pelaku besar, UMKM, serta pekerja pengantaran.
Ia mengatakan, "Kita mengharapkan adanya umpan balik dari teman-teman pelaku industri sehingga nanti dalam melakukan formulasi kebijakan itu bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan yang ada dan juga bisa memberikan solusi yang adil,".
Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang diskusi lanjutan termasuk koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi dan tarif.
Pemerintah menargetkan ekosistem logistik yang lebih efisien agar harga lebih terkendali, UMKM lebih kompetitif, dan masyarakat mendapatkan layanan kirim cepat dengan biaya rasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
