Pantau - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kuat menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah usulan kenaikan harga BBM yang disampaikan Jusuf Kalla.
Wihadi menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan indikator makro yang stabil.
Ia mengatakan, "Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat."
Kondisi fiskal juga disebut masih dalam koridor aman dengan defisit yang terjaga di bawah batas yang ditentukan.
Pendapatan negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Menurutnya, APBN memiliki fleksibilitas untuk menambah subsidi energi melalui refocusing anggaran tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Ia menambahkan, "Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global."
Wihadi menilai kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Ia mengatakan, "Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik."
Ia menegaskan bahwa menjaga harga BBM merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis global.
Wihadi menyampaikan, "Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN."
Ia juga meminta semua pihak untuk mempercayai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan subsidi energi.
Menurutnya, usulan kenaikan harga BBM justru dapat memperberat kondisi ekonomi nasional.
Wihadi menambahkan, "Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita."
Ia turut mengapresiasi kebijakan pemerintah di bawah Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga BBM.
Ia mengatakan, “Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia, jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu.”
- Penulis :
- Gerry Eka
