Anggaran Pemilu 2019 Capai Rp25,7 Triliun, Habis untuk Apa Saja Nih?

Pantau.com - Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 adalah Pemilu pertama yang dilakukan serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Indonesia.

Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Askolani memaparkan jumlah anggaran yang terkait dengan pesta demokrasi ini. Dengan persiapan sejak tahun 2017, total anggaran hingga tahun 2019 berjumlah Rp25,7 triliun.

"Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,3 triliun. Selanjutnya, di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,9 triliun. Jadi, totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,7 triliun," jelasnya seperti dikutip Kementerian Keuangan.

Baca juga: Kritikus Pesawat Sekaligus Bos Qatar Airways Angkat Bicara Soal Boeing

Adapun rincian alokasi penganggaran untuk Pemilu 2019 terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan dan kegiatan pendukung seperti keamanan.

Pada alokasi anggaran penyelenggaraan dianggarkan Rp25,7 triliun di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan anggaran pengawasan ditetapkan Rp4,8 triliun dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp4,2 triliun.

"Untuk anggaran di KPU untuk penyelenggaraan Pemilu Rp25,7 triliun. Untuk pengawasan mencapai Rp4,8 triliun. Kemudian kegiatan pendukung, (yaitu) keamanan, bisa mencapai Rp4,2 triliun," ia merinci.

Baca juga: Bang Sandi... Sebelum Buyback Saham Indosat, Coba Cek Analisa Berikut

Namun demikian, karena penggabungan Pemilu serentak ini, terdapat efisiensi biaya seperti dari anggaran kotak suara, saksi, dan sebagainya.

"Jadi, biasanya persiapan untuk Pilpres dan Pileg itu yang dulu dua-duanya harus kita danai, ini bisa digabung. Misalnya (anggaran) kotak suara, saksi, dan lain-lain," paparnya. 

Di satu sisi, memang menjadi salah satu tujuan kenapa digabung adalah untuk efisiensi biaya. Kita bayangkan setahun dua kali mengadakan, itu wasting time, SDM, biaya, (dimana sebelumnya) kita harus melakukan kegiatan (Pilpres dan Pileg) sampai dua kali, (yaitu) April kemudian Oktober."