Pantau.com - Dari penetapan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, bisik-bisik soal nama calon menteri Joko Widodo santer dibahas semua media. Bahkan netizen pun ikut ramai di sosial media.
Tapi, rupanya sobat Pantau, secara terang-terangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan bahwa menteri-menteri ekonomi dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf bukan hanya berasal dari profesional akademisi atau teknokrat.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Maruarar Sirait menilai, agar mendapatkan kebijakan yang komprehensif semestinya ada perpaduan antara teknokrat, birokrat dan pelaku pasar.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Negara Bisa Raup Rp3,8 Triliun dari RUU Bea Materai
"Orang yang berada pada jajaran menteri ekonomi harus dikombinasi, teknokrat, birokrat dan pelaku pasar," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kompleks DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).
Sebab kata dia, jika melihat paket kebijakan ekonomi pemerintah pada pemerintahan saat ini dinilai tak berdampak besar.
"Faktanya kalau melihat paket kebijakan ekonomi kalau dicek untuk pengusaha impact-nya tidak besar," katanya.
Baca juga: Upst... Penerimaan Negara Seret, Ekonom Singgung Pajak Bisnis Online
Menurutnya, harus ada kombinasi dengan pelaku usaha. Terutama para pelaku usaha yang telah mumpuni dan memiliki visi misi yang sejalan dengan program pemerintah.
"Harusnya dikombinasikan, kalau kita lihat saat ini kebanyakan teknokrat birokrat, saatnya kombinasi pengusaha yang punya visi sama, untuk kemandirian bangsa memberdayakan pengusaha," katanya.
"Bagaimana ekonomi makin adil, di sisi lain disiapkan pengusaha yang mumpuni, lalu profesional yang matang," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
