Pantau.com - Pandemi COVID-19 memunculkan sebuah problema multidimensi, tak hanya di sektor kesehatan tetapi juga non kesehatan seperti sosial, ekonomi dan keuangan. Tidak seperti krisis pada umumnya, gelombang virus Korona membuat adanya pembatasan antar manusia, terlebih DKI Jakarta akan berlakukan PSBB total mulai 14 September 2020.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, melihat pembatasan aktivitas termasuk kegiatan sosial dari usaha kecil menengah dan besar akan terkena dampak. Apalagi peran UMKM yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian jika kondisi krisis terjadi.
“Dampak COVID-19 ini langsung ke kesehatan dan langsung ke keselamatan masyarakat dan cara mencegah penyebaran virus tersebut adalah membatasi mobilitas sosial atau bahkan dalam beberapa kasus beberapa daerah dapat diisolasi. Ini tentunya mempengaruhi secara signifikan kegiatan yang berkaitan dengan sektor informal UMKM, di mana perempuan justru paling terpengaruh karena peran mereka yang signifikan pada sektor informal maupun UMKM,” kata Menkeu di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Baca juga: Indonesia Berada di Jurang Resesi, Menkeu: Itu Bukan Kondisi Buruk
Indonesia merespons dengan membuat kebijakan prioritas, melindungi tidak hanya orang miskin yang rentan, tetapi juga berusaha pada saat yang sama mendukung dan berkomitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan.
Sebab, sebelum COVID-19 datang, penciptaan lapangan kerja sebenarnya mengalami kemajuan yang sangat baik di Indonesia. Pandemi mengakibatkan Indonesia mengalami kemunduran di beberapa sektor termasuk indeks human capital.
“Prospek ramalan perekonomian yang masih sangat tidak menentu pada tahun 2021. Maka untuk Indonesia kami mencoba merancang respons dari COVID ini dengan segala dimensi yang terkait tidak hanya gender tetapi juga tentang kemiskinan serta terkait kesetaraan gender. Indonesia sebenarnya telah memiliki pahlawan wanita yang terkait dengan kesetaraan gender yaitu Kartini pejuang kesetaraan gender sejak dulu di masa penjajahan Belanda," tambah Sri Mulyani.
"Indonesia telah lebih dulu memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan. Bagi kami, perbaikan semua indikator yang terkait dengan partisipasi gender merupakan sesuatu yang harus didukung walaupun efektivitas kebijakan dan kemajuan masih menjadi tantangan,”pungkasnya.
Baca juga: DKI Jakarta PSBB Total, Menperin: Akan Pengaruhi Industri Manufaktur
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
