Pantau - Pemerintah mencatat bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 14 November 2025 telah mencapai Rp240,09 triliun, atau sekitar 83,77 persen dari target tahunan sebesar Rp286,61 triliun.
Dana tersebut telah disalurkan kepada 4,07 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang tetap terkendali di angka 2,18 persen per 31 Oktober 2025.
Kinerja KUR tahun ini menunjukkan pencapaian signifikan dengan target debitur baru hampir terpenuhi yakni 99,96 persen atau 2,34 juta pelaku usaha.
Selain itu, jumlah debitur graduasi yang berhasil naik kelas mencapai 1,17 juta.
"Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96 persen dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas," ungkap perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Komitmen Pemerintah Dorong Sektor Produktif dan Lapangan Kerja
Penyaluran KUR ke sektor produksi tercatat sebesar 60,7 persen, melampaui target minimal 60 persen yang ditetapkan.
Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat peran KUR dalam mendukung rantai pasok domestik dan menciptakan lapangan kerja.
Diperkirakan hingga akhir 2025, program KUR akan mendorong penciptaan sekitar 20 juta lapangan kerja, dengan estimasi rata-rata satu debitur mampu menyerap empat tenaga kerja.
Untuk tahun 2026, Pemerintah menetapkan arah kebijakan KUR dengan target penyaluran sebesar Rp295 triliun, tergantung pada kesiapan anggaran.
Target penyaluran ke sektor produksi juga dinaikkan menjadi minimal 65 persen dari total.
"Kami buka akses KUR secara penuh dengan suku bunga flat 6 persen untuk semua pelaku usaha sektor produktif tanpa batasan frekuensi akses KUR. Dengan tanpa pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas dan bersaing," tegas perwakilan pemerintah.
Inovasi Pembiayaan dan Ekspansi Kredit Program Lainnya
Relaksasi kebijakan KUR yang tengah difinalisasi meliputi penetapan suku bunga flat sebesar 6 persen per tahun dan penghapusan batasan frekuensi akses KUR.
Kebijakan ini akan diperluas dari sektor 4P (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan) ke sektor industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, serta kegiatan produksi lainnya.
Pemerintah tetap akan memberikan target debitur baru dan debitur graduasi kepada setiap penyalur KUR sebagai bagian dari pengawasan implementasi.
Sebagai bagian dari inovasi pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan skema KUR berbasis kekayaan intelektual (KI), yang memungkinkan pelaku usaha menggunakan KI sebagai agunan tambahan.
Target penyaluran KUR berbasis KI pada 2026 di sektor ekonomi kreatif ditetapkan sebesar Rp10 triliun.
Revisi Peraturan Menko Perekonomian No. 1 Tahun 2022 (terakhir diubah dengan No. 12 Tahun 2025) sedang dalam proses penyusunan oleh Tim Teknis Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM.
Selama revisi belum diberlakukan, kebijakan KUR tahun 2026 masih mengacu pada regulasi yang ada saat ini.
Di luar KUR, Pemerintah juga memperluas manfaat kredit program lain sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan nasional.
Kredit Alsintan telah disalurkan sebesar Rp59,11 miliar kepada 84 debitur dan menyerap sekitar 168 tenaga kerja.
Kredit Program Perumahan (KPP) mencatat penyaluran Rp492,13 miliar kepada 245 debitur, yang diperkirakan menyerap 1.225 tenaga kerja.
Target kredit program tahun 2026 juga ditingkatkan, antara lain plafon Kredit Alsintan sebesar Rp300 miliar, Kredit Infrastruktur Padat Karya (KIPK) sebesar Rp500 miliar, dan KPP hingga Rp36 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.
"Ekosistem kredit program Pemerintah terus kami perkuat dan perluas untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. KUR mendorong usaha produktif tumbuh, Kredit Alsintan memodernisasi pertanian, KIPK menghidupkan kembali industri padat karya, dan KPP mewujudkan kepemilikan rumah layak," ungkap pihak pemerintah.
Pemerintah optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat dan implementasi konsisten, program-program pembiayaan ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
