Pantau - Militer Israel baru-baru ini menyerang Markas Besar Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL).
Akibat serangan tersebut, dua prajurit TNI yang bertugas sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB dilaporkan terluka.
Serangan ini juga menyebabkan kerusakan besar di berbagai kota dan desa di Lebanon Selatan, terutama di sepanjang Garis Biru (Blue Line), yaitu perbatasan yang memisahkan Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan.
Anggota DPR RI, Sukamta mengecam keras tindakan Israel dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi tegas.
"PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK), seharusnya tidak ragu menjatuhkan sanksi keras terhadap Israel, termasuk embargo senjata dan ekonomi," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).
Baca Juga: Israel Berondong Puluhan Warga Palestina saat Antre Makan, 10 Korban Tewas
Sukamta menambahkan, Pasukan Perdamaian UNIFIL berada di Lebanon atas mandat DK PBB melalui Resolusi 1701, yang bertujuan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Menurutnya, tindakan Israel yang menyerang markas PBB adalah pelanggaran serius yang harus mendapat hukuman setimpal.
"Apa yang ditunggu DK PBB untuk bertindak? Apakah harus menunggu sampai kiamat kemanusiaan di Timur Tengah?" ujar politisi Fraksi PKS itu.
Ia juga menekankan bahwa tindakan Israel yang terus-menerus dibiarkan hanya akan memperburuk situasi dan merusak kepercayaan dunia terhadap PBB dan DK PBB.
"Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat dunia terhadap PBB dan Dewan Keamanan akan jatuh ke titik terendah dalam sejarah," kata Sukamta.
Meski Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi terkait kondisi dua prajurit TNI yang terluka, ia menegaskan bahwa Indonesia harus lebih vokal dalam menyampaikan protes terhadap tindakan Israel, yang dinilai melukai nilai-nilai kemanusiaan.
"Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Konflik bisa semakin tidak terkendali jika tak ada lagi kepercayaan terhadap lembaga internasional dan negara-negara besar yang sering menyerukan demokrasi dan kemanusiaan," jelasnya.
Sukamta menegaskan bahwa Indonesia harus menyatakan sikap tegas terhadap Israel yang melanggar hukum humaniter internasional dan Resolusi DK PBB 1701.
Ia berharap pemerintah Indonesia bisa berperan lebih aktif, termasuk dalam menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina.
"Kita berharap di bawah pemerintahan Prabowo, Indonesia bisa berperan lebih kuat, menjadi inisiator untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mengucilkan Israel," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
