
Pantau - Raksasa farmasi asal Inggris, AstraZeneca, pada Selasa (12/11/2024) menegaskan mereka sangat "menghormati" penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang China.
Penyelidikan ini dilakukan atas dugaan pengumpulan data ilegal dan impor obat oleh perusahaan tersebut. Penyelidikan tersebut berujung pada penahanan Kepala AstraZeneca China, Leon Wang.
"Kami sangat serius menanggapi masalah ini di China," tegas CEO AstraZeneca, Pascal Soriot dalam pernyataan yang disertakan di laporan keuangan terbarunya.
"Jika diminta, kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang. Kami tetap berkomitmen untuk menyediakan obat inovatif yang dapat mengubah hidup pasien di China," tambahnya.
Kehadiran AstraZeneca di China memang sangat vital. Negara ini menyumbang sekitar 12 persen dari pendapatan global AstraZeneca pada kuartal ketiga tahun 2024, dengan penjualan meningkat 15 persen pada periode Juli-September.
Baca juga:
- Kepala Cabang AstraZeneca China Diselidiki, Perusahaan Hadapi Tantangan Besar
- Karena Surplus, AstraZeneca Tarik Vaksin Covid-19 di Seluruh Dunia
Namun, kini perusahaan menghadapi serangkaian penyelidikan yang mencakup tuduhan penipuan asuransi medis, impor obat ilegal, dan pelanggaran data pribadi.
"Perusahaan mengetahui adanya sejumlah penyelidikan individu terhadap karyawan AstraZeneca yang sedang dan pernah bekerja di China," ungkap AstraZeneca dalam pernyataan tersebut.
Meski begitu, mereka menegaskan bahwa tidak ada pemberitahuan yang diterima bahwa AstraZeneca sendiri sedang diselidiki. Penyelidikan yang melibatkan lima karyawan, yang semuanya berkewarganegaraan China, dipimpin oleh otoritas di kota Shenzhen.
Salah satu investigasi mengarah pada dugaan pelanggaran privasi terkait pengumpulan data pasien, sementara yang lainnya berfokus pada impor obat kanker hati yang belum disetujui di China.
AstraZeneca, yang memiliki 90.000 karyawan di seluruh dunia, menghadapi tantangan berat dalam menjalankan bisnis di China, yang kini menjadi pasar yang semakin sulit dijangkau oleh perusahaan global.
Sejumlah langkah transparansi yang kurang jelas terkait Undang-Undang (UU) data, serta penahanan karyawan yang berlangsung lama, telah menambah ketegangan dalam hubungan bisnis di kawasan ini. (AFP)
- Penulis :
- Khalied Malvino