Pantau - Majelis Nasional Korea Selatan, Jumat, memakzulkan Plt Presiden Han Duck-soo yang kurang dari dua pekan menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang dilengserkan karena memberlakukan darurat militer yang gagal.
Langkah pemakzulan ini memicu perdebatan sengit mengenai stabilitas politik di negara tersebut. Keputusan tersebut disahkan dengan suara bulat dari 192 anggota parlemen, menandai pertama kalinya dalam sejarah Plt presiden dimakzulkan oleh Majelis Nasional.
Pengamat politik menyebut pemakzulan ini sebagai langkah drastis yang mencerminkan ketegangan antara partai-partai di Korea Selatan."Ini bukan hanya soal Han Duck-soo, tetapi simbol ketidakpercayaan antara partai oposisi dan pemerintah," kata seorang analis politik di Seoul.
Baca Juga:
Sejarah! Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo Dimakzulkan Parlemen
Partai Demokrat (DP), yang memimpin inisiasi pemakzulan, menyebutkan lima alasan utama, termasuk dugaan keterlibatan Han dalam pemberlakuan darurat militer oleh Yoon dan penolakannya untuk menunjuk hakim tambahan di Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dianggap sebagai upaya partai untuk menjaga integritas institusi dan sistem hukum negara.
Sementara itu, People Power Party (PPP), partai yang berkuasa, mengkritik keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah politis yang tidak sah. Mereka menyoroti bahwa kuorum pemakzulan seharusnya membutuhkan mayoritas dua pertiga suara, bukan mayoritas sederhana. PPP juga mengindikasikan akan mengambil langkah hukum untuk membatalkan keputusan ini.
Plt Presiden Han Duck-soo dalam pernyataan resminya mengatakan, "Saya menghormati keputusan Majelis Nasional, dan agar tidak menambah kebingungan dan ketidakpastian, saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang relevan, dan menunggu keputusan cepat serta bijaksana dari Mahkamah Konstitusi."
Perkembangan ini terjadi di tengah situasi politik yang sudah tegang menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya. Banyak pihak kini menunggu apakah Mahkamah Konstitusi akan menguatkan atau membatalkan keputusan parlemen ini.
Langkah pemakzulan ini menjadi sorotan internasional, mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Korea Selatan, sebuah negara dengan tradisi demokrasi yang kuat namun kerap diwarnai ketegangan antarpartai. Keputusan akhir Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap masa depan kepemimpinan negara tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
