Sejarah! Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo Dimakzulkan Parlemen

Pantau - Majelis Nasional Korea Selatan mencatat sejarah baru dengan memakzulkan Penjabat Presiden Han Duck-soo hanya dua minggu setelah ia menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol, yang lebih dulu dimakzulkan akibat kegagalan dalam penerapan darurat militer.

Dalam sidang pleno pada Jumat (27/12/2024), usulan pemakzulan Han disahkan secara bulat dengan suara 192-0. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang penjabat presiden dimakzulkan oleh parlemen.

Dengan pemakzulan ini, Han Duck-soo akan segera diskors dari tugasnya, dan kursi penjabat presiden akan diisi oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Choi Sang-mok.

"Saya menghormati keputusan Majelis Nasional, dan agar tidak menambah kebingungan dan ketidakpastian, saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang relevan, dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang cepat dan bijaksana," ujar Han dalam pernyataannya yang dikutip Yonhap, Jumat (27/12/2024).

Baca juga: Oposisi Korea Selatan Siap Gugat PM Han Duck-soo

Kontroversi Kuorum Pemakzulan

Keputusan Majelis Nasional ini menuai protes dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa. Mereka menilai pemungutan suara tersebut tidak sah karena kuorum yang digunakan adalah mayoritas sederhana sebanyak 151 suara, yang seharusnya hanya berlaku untuk menteri kabinet. PPP berargumen bahwa pemakzulan presiden membutuhkan kuorum mayoritas dua pertiga atau 200 suara.

Kuorum tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik tepat sebelum pemungutan suara dimulai, yang memicu kekacauan di parlemen. Anggota parlemen PPP langsung mengepung kursi ketua dan meneriakkan protes sambil meninju udara.

PPP juga mengindikasikan akan mengambil langkah hukum untuk membatalkan pemakzulan Han.

Alasan Pemakzulan

Usulan pemakzulan Han diajukan oleh Partai Demokrat (DP), oposisi utama, sehari sebelumnya. DP mencantumkan lima alasan utama, di antaranya:

1. Penolakan Han untuk menunjuk hakim tambahan ke Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili kasus pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
2. Keterlibatannya dalam penerapan darurat militer oleh Yoon.
3. Penolakannya untuk mengumumkan dua rancangan undang-undang penasihat khusus yang menyasar Yoon dan ibu negara Kim Keon Hee.

Pemakzulan ini menambah dinamika politik di Korea Selatan, yang kini diwarnai ketidakpastian besar menjelang keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.

Dengan situasi yang terus memanas, semua mata kini tertuju pada langkah hukum yang akan diambil PPP dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan masa depan kepemimpinan Korea Selatan.