Pantau - DPR RI resmi mengakhiri rangkaian diskusi empat hari dengan Delegasi Inter Pares dari Parlemen Uni Eropa. Pertemuan penutup berlangsung di Ruang Rapat Afrika, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (22/5/2025).
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, memimpin diskusi yang menghasilkan kesepakatan empat fokus kerja sama utama ke depan.
“Hari ini kita finalisasi bentuk kerja sama dengan fokus yang lebih jelas. Ada empat hal yang kita sepakati,” ujar Mardani.
Keterbukaan Jadi Prioritas
DPR RI memilih keterbukaan parlemen sebagai fokus pertama dalam kerja sama ini. Mereka ingin memperkuat prinsip transparansi, mulai dari proses legislasi, distribusi dokumen, hingga akses publik terhadap informasi.
“Tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan teknik distribusi dokumen dan aksesibilitas data parlemen oleh publik dan media,” ujar Mardani.
Dalam kerangka Open Government Partnership (OGP), Indonesia telah menjadi negara Asia pertama yang berkomitmen terhadap Open Parliament. Inter Pares akan membantu pengembangan infrastruktur pendukung agar prinsip ini lebih maksimal dijalankan.
Publik Harus Terlibat Aktif
Parlemen juga menempatkan partisipasi publik bermakna sebagai prioritas kerja sama kedua. DPR RI berupaya memastikan bahwa masukan masyarakat benar-benar terintegrasi dalam proses legislasi, bukan hanya sekadar formalitas.
“Kita ingin masyarakat merasa didengar dan masukan mereka tercermin dalam regulasi,” kata Mardani.
Delegasi Inter Pares menyepakati penyusunan metode partisipatif yang inklusif. Mereka akan memfasilitasi pertukaran pengalaman internasional serta program pelatihan untuk memperkuat keterlibatan sipil dalam proses pembentukan undang-undang.
Pengawasan dan Teknologi Ditingkatkan
DPR RI menjadikan pengawasan anggaran sebagai fokus ketiga. Mereka ingin memastikan penggunaan anggaran negara, termasuk bantuan luar negeri, lebih transparan dan akuntabel.
“Kita ingin pastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan benar, dan kerja sama ini akan membantu memperkuat sistem pengawasan tersebut,” ungkap Mardani.
Fokus terakhir adalah digitalisasi parlemen. DPR akan mengintegrasikan lebih banyak teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dalam proses kerja legislatif. Teknologi ini akan membantu mempercepat transkripsi rapat, publikasi hasil, dan pengarsipan dokumen secara sistematis.
Kerangka Final Dirancang Juni
Mardani menyatakan bahwa pihaknya menargetkan pembentukan kerangka kerja sama secara rinci pada Juni mendatang. Menurutnya, kemitraan ini tidak hanya penting bagi hubungan antar-lembaga, tetapi juga strategis bagi peningkatan kualitas parlemen di Indonesia.
“Kita ingin ini menjadi kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan dapat mengangkat kualitas kerja parlemen kita ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya.
DPR RI dan Inter Pares berkomitmen melanjutkan dialog dan implementasi program bersama. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk membangun parlemen yang lebih modern, terbuka, dan partisipatif.
- Penulis :
- Khalied Malvino
