Pantau - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 28 Juli 2025, untuk membahas konflik perbatasan yang meningkat menjadi bentrokan bersenjata antara kedua negara.
Pertemuan ini dilakukan atas mediasi Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengungkapkan bahwa kedua negara mempercayakan proses mediasi kepada Malaysia tanpa melibatkan pihak luar.
"Saya berkesempatan berbicara dengan menteri luar negeri Thailand dan Kamboja. Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara lain yang seharusnya terlibat dalam masalah ini. Mereka sepenuhnya percaya terhadap Malaysia dan meminta saya menjadi mediator," ungkapnya.
Hasan juga menyatakan sedang menunggu panggilan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio terkait konflik ini.
Menurut Hasan, "Malaysia harus bertindak sebagai mediator terlebih dahulu, karena ini merupakan masalah internal blok Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara, termasuk Kamboja dan Thailand."
Konfirmasi Pertemuan dan Keterlibatan AS
Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi kehadiran perwakilan pemerintah mereka dalam pertemuan dengan Kamboja di Malaysia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikondet Phalangkun, mengatakan, "Seperti yang telah muncul di media bahwa akan ada pertemuan besok, hanya itu yang bisa saya konfirmasi, itu benar."
Saat ditanya mengenai panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut memicu pertemuan ini, Phalangkun menyampaikan bahwa Thailand dan Kamboja ingin tetap melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Washington.
Trump sebelumnya menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan melanjutkan negosiasi dagang dengan negara-negara yang sedang terlibat konflik bersenjata.
Latar Belakang Konflik yang Meningkat
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja meningkat menjadi konfrontasi bersenjata pada 24 Juli 2025.
Bentrokan tersebut menewaskan dan melukai banyak orang dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil.
Ketegangan ini merupakan kelanjutan dari insiden serupa pada 28 Mei 2025, saat pasukan militer kedua negara terlibat bentrokan di zona netral yang disengketakan, menyebabkan kematian seorang tentara Kamboja.
Sengketa wilayah ini berakar pada masa penjajahan Prancis.
Peta batas yang dibuat pada 1907 menjadi sumber perbedaan tafsir antara Thailand dan Kamboja.
Beberapa bagian perbatasan tidak dipetakan secara jelas karena wilayahnya sulit dijangkau oleh komisi penetapan batas Prancis.
Sejak merdeka dari Prancis pada 1953, Kamboja mengklaim wilayah-wilayah tersebut sebagai miliknya, sementara Thailand memiliki pendirian berbeda.
Thailand lebih memilih penyelesaian melalui negosiasi bilateral.
Sebaliknya, Kamboja mengandalkan Mahkamah Internasional, meskipun Thailand menolak yurisdiksi Mahkamah dalam sengketa ini.
Pertemuan di Kuala Lumpur menjadi momen penting bagi kedua negara untuk menurunkan ketegangan dan mencari solusi damai melalui jalur diplomatik.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
