billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Dukung Reformasi Pemilu, PSI Desak RUU Pemilu Segera Dibahas demi Atasi Biaya Politik Mahal

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Dukung Reformasi Pemilu, PSI Desak RUU Pemilu Segera Dibahas demi Atasi Biaya Politik Mahal
Foto: Sekretaris Wilayah DPW PSI DKI Jakarta Geraldi Ryan Wibinata (sumber: PSI DKI Jakarta)

Pantau - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Sekretaris Wilayah DPW PSI DKI Jakarta, Geraldi Ryan Wibinata, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Geraldi menilai RUU Pemilu dapat menjadi solusi atas dua masalah besar yang kini membelenggu sistem politik nasional, yaitu tingginya biaya politik dan lemahnya kelembagaan politik.

"Ada dua masalah besar yang sedang kita hadapi dalam perpolitikan. Pertama, biaya politik mahal. Kedua, anak muda itu juga berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang sudah membutuhkan perbaikan lagi," ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Geraldi saat mewakili PSI dalam forum Indonesia Youth Democracy Forum bertema “Aspirasi untuk Reformasi Pemilu: Representasi Akuntabel dan Kepemimpinan Kompeten”.

PSI Minta Pembahasan RUU Diprioritaskan Jelang Pemilu 2029

PSI sebagai partai ekstra-parlementer menilai bahwa RUU Pemilu perlu segera disahkan agar dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2029.

"Dengan mempertimbangkan bahwa kita akan segera memulai rangkaian menuju Pemilu 2029, kami mendukung agar RUU Pemilu dibahas segera dan disahkan sebagai dasar-dasar penyelenggaraannya," ia mengungkapkan.

Menurutnya, tingginya biaya politik dan kelelahan kelembagaan menjadi penghambat serius bagi keterlibatan anak muda dalam dunia politik.

PSI berkomitmen memperjuangkan agar RUU Pemilu mendatang mampu menjawab kedua persoalan tersebut secara konkret.

"Menanggapi adanya tuntutan dari masyarakat secara luas dan anak muda secara khusus, kami akan memperjuangkan agar RUU Pemilu berikutnya dapat menjadi solusi terhadap biaya politik yang mahal," ujar Geraldi.

Dorong Batasan Kampanye dan Reformasi Lembaga Politik

Salah satu solusi yang diusulkan PSI dalam revisi undang-undang ini adalah pembatasan pengeluaran kampanye bagi calon legislatif maupun eksekutif.

PSI juga mendorong agar RUU Pemilu dapat memperkuat dan menyegarkan kembali institusi seperti penyelenggara pemilu, pemerintahan, serta partai politik agar menjadi lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Geraldi menegaskan bahwa reformasi pemilu harus berpijak pada aspirasi generasi muda yang menginginkan perubahan nyata.

"Kita harus menyadari bahwa anak muda menginginkan perbaikan dalam sistem dan kehidupan politiknya," tegasnya.

Penulis :
Leon Weldrick