billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Geopolitik

Perdana Menteri Australia Sebut Bantahan Israel soal Kelaparan di Gaza "Tidak Masuk Akal"

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Perdana Menteri Australia Sebut Bantahan Israel soal Kelaparan di Gaza "Tidak Masuk Akal"
Foto: (Sumber: Australia sebut bantahan Israel soal kelaparan di Gaza tak masuk akal. (ANTARA/Xinhua))

Pantau - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa klaim Israel yang membantah adanya kelaparan di Gaza adalah "tidak masuk akal".

Pernyataan itu disampaikan Albanese pada Selasa (29/7) dalam pertemuan Partai Buruh di Canberra, menanggapi pernyataan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Meron.

Albanese menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab atas terbatasnya informasi dari Gaza, karena mereka melarang jurnalis internasional masuk ke wilayah tersebut.

Pernyataan Albanese terhadap Klaim Israel

"Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu tidak masuk akal," ungkapnya dalam forum internal Partai Buruh.

Ia mengecam pernyataan yang disampaikan Netanyahu sehari sebelumnya, pada Senin (28/7), melalui unggahan di media sosial yang menyebut bahwa tidak ada kelaparan ataupun kebijakan kelaparan di Gaza.

Selain itu, Amir Meron juga menyampaikan kepada sejumlah jurnalis di Australia bahwa laporan tentang kelaparan di Gaza merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dijalankan oleh kelompok Hamas.

Sikap Tegas Australia terhadap Krisis Kemanusiaan di Gaza

Pernyataan Meron tersebut muncul setelah pada Minggu (27/7), Albanese mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" telah melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sebelumnya, pada Jumat (25/7), Albanese juga menyatakan bahwa penolakan bantuan serta pembunuhan warga sipil oleh Israel adalah tindakan yang "tidak dapat dibela atau diabaikan".

Terkait isu pengakuan kenegaraan Palestina, Albanese menyampaikan bahwa pemerintah Australia masih menunggu syarat-syarat tertentu dipenuhi, termasuk reformasi demokratis yang harus dilakukan oleh otoritas Palestina.

Penulis :
Ahmad Yusuf