Pantau - Pemerintah China menyampaikan harapan agar pemilihan umum Myanmar yang dijadwalkan pada 28 Desember 2025 dapat memulihkan stabilitas sosial dan mempercepat transisi politik di negara tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Seruan China untuk Dialog dan Rekonsiliasi di Myanmar
Mao Ning menyebut bahwa pemilu adalah urusan internal Myanmar, namun China berharap proses ini menjadi titik balik bagi pemulihan kondisi nasional.
"China menegaskan bahwa semua partai dan faksi di Myanmar perlu memperhatikan kepentingan jangka panjang negara dan bangsa, mengupayakan dialog dan rekonsiliasi dalam kerangka Konstitusi dan hukum," ungkapnya.
Komisi Pemilihan Persatuan Myanmar sebelumnya mengumumkan bahwa pemilu demokratis multi-partai akan digelar pada Minggu, 28 Desember 2025, dan menjadi pemilu pertama sejak pemilihan terakhir pada November 2020.
Dalam pemilu 2020, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi meraih kemenangan, sebelum digulingkan melalui kudeta militer pada Februari 2021.
Masa Darurat Myanmar Menuju Akhir, Junta Siapkan Transisi
Pengumuman pemilu dilakukan setelah junta militer membentuk sebuah komisi pengawas pemilu pada bulan sebelumnya, yang menjadi indikasi bahwa masa pemerintahan darurat yang berlangsung lebih dari empat tahun akan segera berakhir.
Pemimpin junta Myanmar saat ini, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara setelah wafatnya U Myint Swe pada awal Agustus 2025 di usia 74 tahun.
U Myint Swe sebelumnya menjabat sebagai presiden sementara sejak kudeta militer 2021, dan posisinya digantikan Min Aung Hlaing karena kondisi kesehatannya yang menurun.
- Penulis :
- Aditya Yohan
