Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas penutupan pemerintahan AS yang masih berlangsung, dan menyebut kebijakan imigrasi sebagai penyebab utama kebuntuan anggaran.
Trump menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan saat tiba di Palm Beach, Florida, seperti yang dilaporkan oleh Fox News.
"Partai Republik tidak akan membayar satu triliun dolar kepada imigran ilegal yang masuk ke negara kita," ujarnya.
Trump: Imigran Datang dari Penjara, Kami Tidak Akan Mendanai
Trump menuding Partai Demokrat mengalokasikan dana anggaran lebih dari satu triliun dolar untuk mendanai kebijakan imigrasi yang menurutnya bermasalah.
"Mereka (imigran ilegal) datang karena berbagai alasan, datang dari penjara, dari berbagai tempat, dari Venezuela, dari berbagai negara, kami tidak akan mendanai mereka," tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa penutupan ini adalah tanggung jawab Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer.
"Penutupan pemerintahan ini terus berlanjut karena Partai Demokrat. Ini adalah penutupan yang disebabkan oleh Schumer, karena kariernya telah gagal dan sudah berakhir," kata Trump.
Manfaatkan Penutupan untuk Kurangi Program yang Tidak Disukai
Sebelumnya, Trump pernah menyatakan bahwa penutupan pemerintahan dapat digunakan untuk memangkas jumlah staf dan gaji secara besar-besaran.
Ia menyebut bahwa Gedung Putih tengah memanfaatkan situasi ini untuk menghapus berbagai program yang tidak didukung oleh Partai Republik.
Trump juga menuding bahwa kebuntuan anggaran ini muncul karena posisi keras dari Partai Demokrat.
Latar Belakang Penutupan Pemerintahan AS
Tahun fiskal baru di Amerika Serikat dimulai pada 1 Oktober.
Namun, hingga saat ini Kongres belum berhasil menyepakati rancangan anggaran, yang menyebabkan sebagian besar kegiatan pemerintahan tidak dapat berjalan.
Penutupan ini berdampak langsung terhadap penghentian operasional sejumlah lembaga pemerintah yang pendanaannya bergantung pada persetujuan anggaran dari Kongres.
Kondisi semacam ini bukan kali pertama terjadi, dan telah berulang kali dialami dalam sejarah pemerintahan AS.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
