Pantau - Pemerintah Jepang akan menyusun langkah-langkah komprehensif pada Januari 2026 untuk menangani berbagai isu yang berkaitan dengan warga negara asing (WNA) dan wisatawan mancanegara, menyusul meningkatnya kekhawatiran publik.
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Respons atas Isu WNA
Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyampaikan dalam konferensi pers bahwa pertemuan perdana para menteri diadakan untuk membahas kebijakan baru terkait WNA di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Kihara menyebutkan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat pengawasan pemerintah pusat terhadap isu-isu yang melibatkan WNA serta "membangun masyarakat yang aman, tertib, serta inklusif bagi warga Jepang dan pendatang asing", ungkapnya.
Isu warga negara asing menjadi sorotan nasional setelah laporan media mengungkap pelanggaran izin tinggal dan dugaan penyalahgunaan layanan publik oleh sejumlah WNA di Jepang.
Dalam rapat tersebut, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan bahwa masyarakat Jepang merasa "khawatir dan tidak adil" atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sebagian WNA.
"Tanpa terjebak dalam xenofobia, pemerintah akan menanggapi isu tersebut dengan tegas", ia menegaskan.
Salah satu isu yang mencuat adalah meningkatnya pembelian lahan oleh individu dan perusahaan asing, yang memicu kekhawatiran tentang kontrol atas aset domestik.
Isu ini mencuat selama kampanye pemilu Majelis Tinggi pada Juli, di mana Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Shigeru Ishiba mengalami kekalahan besar.
Pasca kekalahan tersebut, Shigeru Ishiba mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan September.
Dalam pemilu tersebut, sejumlah partai politik menyerukan agar peraturan terhadap WNA diperketat demi melindungi hak-hak warga Jepang.
Kebijakan Baru Soal Asuransi dan Izin Tinggal Siap Diterapkan
Sejak kampanye pemilihan ketua LDP pada 4 Oktober untuk menggantikan Ishiba, Sanae Takaichi berkomitmen untuk memperkuat peran pemerintah dalam menangani isu WNA dan turis asing.
Menteri Kesehatan Kenichiro Ueno mengungkapkan bahwa pemerintah merencanakan kebijakan baru yang akan mulai berlaku pada Juni 2027, terkait dengan tunggakan pembayaran premi asuransi oleh WNA.
"Kebijakan ini akan bekerja sama dengan pihak imigrasi dan akan menolak pembaruan atau perubahan status izin tinggal bagi WNA yang belum membayar premi asuransi", ungkap Ueno.
Saat ini, WNA yang tinggal di Jepang lebih dari tiga bulan diwajibkan mengikuti program Asuransi Kesehatan Nasional, kecuali mereka telah tercakup dalam skema asuransi publik lainnya.
Ueno juga menyatakan bahwa pemeriksaan atas izin tinggal jangka menengah dan panjang akan diperketat, termasuk meninjau tagihan medis yang belum dibayar oleh wisatawan asing yang menjalani perawatan selama di Jepang.
Kihara menambahkan bahwa pemerintah juga akan melanjutkan pembahasan terkait penerimaan tenaga kerja asing yang memiliki tingkat keahlian tertentu sebagai bagian dari strategi kebijakan jangka panjang.
- Penulis :
- Leon Weldrick
