Sudan Desak Dunia Internasional Hentikan Pasokan Senjata dan Tetapkan RSF sebagai Organisasi Teroris

Pantau - Pemerintah Sudan kembali menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan aliran senjata kepada Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan mendesak agar kelompok tersebut ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Seruan itu disampaikan oleh perwakilan Sudan untuk Uni Afrika, Duta Besar Al-Zain Ibrahim Hussein, dalam konferensi pers yang digelar di Kedutaan Besar Sudan di Addis Ababa, Ethiopia.

Tuduhan Kekejaman dan Seruan Sanksi

Dalam konferensi tersebut, Hussein menuduh komunitas internasional dan regional telah membiarkan RSF melakukan kekejaman di El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, serta kota dan desa lain di Sudan.

Ia menyampaikan dua seruan utama kepada masyarakat internasional.

"Pengakhiran pelanggaran dengan memutus pendanaan dan jalur pasokan senjata milisi," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, "Menunjuk milisi tersebut sebagai organisasi teroris."

Hussein memperingatkan bahwa keterlibatan tentara bayaran dan pejuang asing dalam konflik di Sudan dapat menyebar dan mengancam stabilitas seluruh kawasan Afrika.

Bukti Pelanggaran dan Dampak Konflik

Dalam konferensi itu, Hussein menampilkan rekaman video yang diklaim sebagai dokumentasi pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional oleh RSF.

Pelanggaran yang ditunjukkan antara lain pembunuhan massal terhadap warga sipil tak bersenjata di El-Fasher, kota Bara di Kordofan Utara, dan beberapa wilayah lainnya.

RSF diketahui merebut kota El-Fasher pada 26 Oktober lalu, dan diduga melakukan pembantaian terhadap warga sipil berdasarkan laporan berbagai organisasi lokal dan internasional.

Penguasaan RSF atas El-Fasher memicu kekhawatiran akan terjadinya pemisahan geografis di Sudan antara wilayah barat dan bagian negara lainnya.

Pada 29 Oktober, Komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo mengakui telah terjadi “pelanggaran” oleh pasukannya di El-Fasher dan menyatakan bahwa penyelidikan internal sedang dilakukan.

Saat ini, RSF telah menguasai seluruh lima negara bagian di wilayah Darfur, Sudan barat, sementara militer Sudan masih mengendalikan sebagian besar dari 13 negara bagian lainnya di selatan, utara, timur, dan tengah, termasuk ibu kota Khartoum.

Sejak 15 April 2023, militer Sudan dan RSF terlibat dalam perang bersenjata yang belum berhasil dihentikan melalui upaya mediasi baik regional maupun internasional.

Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi dari tempat tinggal mereka.