Pantau - Angkatan Darat dan Angkatan Laut Filipina menegaskan kembali loyalitasnya terhadap konstitusi dan kepemimpinan sipil di tengah meningkatnya spekulasi destabilisasi menjelang dua aksi unjuk rasa besar di Metro Manila yang dijadwalkan berlangsung dari Minggu hingga Selasa.
Dukungan Militer terhadap Otoritas Sipil
Komandan Angkatan Darat Letnan Jenderal Antonio Nafarrete menyatakan bahwa militer tetap teguh dalam mendukung integritas, persatuan, dan penghormatan terhadap otoritas sipil.
"Seiring beredarnya spekulasi yang tidak berdasar, kami sepenuhnya mendukung dan menaati komitmen Angkatan Bersenjata Filipina terhadap integritas, persatuan, dan penghormatan terhadap otoritas sipil," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Angkatan Darat siap membantu kepolisian menjaga ketertiban umum selama aksi berlangsung, namun tetap memprioritaskan tugas utama dalam pertahanan eksternal.
"Kami dengan tegas menolak tindakan yang melanggar hukum dan inkonstitusional yang akan merusak keamanan dan stabilitas nasional kami," tegas Nafarrete.
Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Laksamana Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta, mengimbau para penyelenggara aksi untuk menjamin keselamatan peserta serta meminta masyarakat tetap waspada terhadap informasi yang menyesatkan.
Latar Belakang Demonstrasi dan Upaya Kudeta yang Digagalkan
Demonstrasi di Kota Quezon diorganisir oleh United People’s Initiative yang dipimpin oleh pensiunan perwira militer, dengan tujuan menegakkan nilai-nilai demokrasi serta menyerukan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Romeo Brawner Jr. sebelumnya telah menyatakan penolakannya terhadap upaya kudeta terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. saat gelombang protes yang terjadi pada September lalu.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pensiunan perwira militer sempat mendekatinya untuk menggulingkan Presiden, namun ia dengan tegas menolak ajakan tersebut.
Pada September, ribuan warga Filipina menggelar protes di berbagai wilayah, termasuk Manila, sebagai respons terhadap dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir nasional.
Proyek tersebut mencakup sekitar 9.855 kegiatan pembangunan dengan nilai lebih dari 545 miliar peso atau sekitar Rp158,8 triliun.
Para demonstran menuntut pertanggungjawaban politisi yang terlibat korupsi, keterbukaan atas aset dan kekayaan pejabat, serta penandatanganan pengabaian kerahasiaan bank oleh seluruh pejabat pemerintahan.
- Penulis :
- Gerry Eka
