Pantau - Uni Eropa menyatakan penolakan tegas terhadap setiap upaya mengubah batas wilayah Ukraina secara paksa maupun pembatasan terhadap kekuatan militernya, di tengah diskusi rencana perdamaian 28 poin yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.
UE Tegaskan Prinsip Kedaulatan dan Keamanan Eropa
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa perdamaian di Ukraina harus dibangun atas dasar penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara tersebut.
Ia menyampaikan bahwa tidak boleh ada kompromi yang membuat Ukraina rentan terhadap serangan di masa depan.
“Keamanan jangka panjang Eropa harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap solusi damai,” tegas von der Leyen dalam pernyataannya.
Respons terhadap Rencana Trump dan Seruan Keterlibatan Aktif
Sikap ini muncul sebagai tanggapan atas rencana perdamaian 28 poin dari Presiden AS Donald Trump yang tengah dibahas di Jenewa bersama perwakilan dari AS, Ukraina, dan beberapa negara Eropa.
Beberapa poin dalam proposal itu memicu kontroversi, termasuk pengurangan bantuan militer ke Ukraina, pengakuan Krimea dan Donbas sebagai wilayah Rusia, serta pembatasan kekuatan militer Ukraina.
Von der Leyen menyatakan bahwa Uni Eropa harus memainkan peran sentral dalam proses perdamaian tersebut.
Brussel, katanya, akan terus bekerja sama erat dengan Ukraina, negara-negara anggota UE, Amerika Serikat, serta Koalisi Negara Bersedia.
Rusia Anggap Proposal Sebagai Dasar Awal
Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa rencana Trump dapat menjadi dasar penyelesaian konflik, meskipun belum ada sikap resmi dari Moskow terkait semua poin dalam dokumen tersebut.
Situasi ini memperjelas posisi geopolitik Uni Eropa yang menolak solusi damai yang mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan pertahanan Ukraina sebagai negara berdaulat.
- Penulis :
- Gerry Eka
