Pantau - Penasihat khusus Korea Selatan resmi mendakwa mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS), Cho Tae-yong, pada Jumat, 28 November 2025, terkait perannya dalam kasus pemberlakuan darurat militer yang melibatkan mantan Presiden Yoon Suk-yeol.
Cho Tae-yong didakwa saat dalam tahanan atas sejumlah tuduhan berat yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai direktur NIS.
Didakwa atas Enam Tuduhan Serius
Menurut Park Ji-young, wakil jaksa khusus dan juru bicara tim penyelidikan yang dipimpin penasihat khusus Cho Eun-suk, Cho Tae-yong menghadapi enam dakwaan.
"Dakwaan tersebut mencakup pelanggaran undang-undang NIS yang melarang keterlibatan dalam kegiatan politik, kelalaian dalam tugas, sumpah palsu, pemusnahan barang bukti, pembuatan dan penggunaan dokumen resmi palsu, serta pelanggaran undang-undang tentang kesaksian di hadapan Majelis Nasional," ungkap Park dalam konferensi pers.
Park menjelaskan bahwa Cho gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya karena tidak melaporkan deklarasi darurat militer kepada Majelis Nasional.
Ia juga terbukti terlibat dalam aktivitas politik, padahal posisinya sebagai direktur NIS secara hukum melarang keterlibatan dalam kegiatan politik.
Terkait Langsung Perintah dari Presiden Yoon Suk-yeol
Cho Tae-yong disebut telah menerima informasi langsung tentang perintah dari Presiden Yoon Suk-yeol, yang saat itu masih menjabat, untuk memberikan dukungan kepada komando kontraintelijen pertahanan dalam upaya penangkapan politisi.
Meski menyadari bahwa tindakan tersebut dapat mengancam keamanan nasional dan stabilitas negara, Cho tetap tidak mengambil langkah pencegahan apa pun.
Penyelidikan menyebut bahwa Cho bahkan terlibat dalam upaya menutup-nutupi operasi tersebut dengan memalsukan dokumen dan memusnahkan barang bukti penting.
Konteks Pemakzulan dan Penahanan Yoon Suk-yeol
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi melengserkan Yoon Suk-yeol dari jabatan presiden pada 4 April 2025 setelah menerima permohonan pemakzulan terkait tindakan inkonstitusional dalam pemberlakuan darurat militer yang gagal.
Yoon Suk-yeol sebelumnya telah didakwa dan ditahan pada 26 Januari 2025 sebagai tersangka utama dalam kasus upaya pemberontakan politik yang mengguncang pemerintahan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
