Pantau - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mendesak penghentian segala upaya untuk mendefinisikan ulang ketentuan gencatan senjata di Gaza, menyatakan bahwa negosiasi ulang atas kesepakatan yang telah disahkan Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.
“Kami tidak dapat menerima adanya redefinisi atau negosiasi ulang atas apa yang telah kami sepakati dan juga apa yang telah ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan yang telah disahkan dan disambut oleh semua pihak,” tegas Manal Radwan, Menteri Berkuasa Penuh dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dalam pernyataannya di Doha Forum 2025 pada Sabtu (6/12).
Arab Saudi Tegaskan Bahaya Pengaburan Inti Konflik
Radwan memperingatkan bahwa mengubah prinsip-prinsip utama dalam kesepakatan gencatan senjata berisiko menyeret kawasan ke jalur yang menyimpang dan menjauhkan fokus dari akar permasalahan.
“Karena itu, kita tidak bisa kembali mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gencatan senjata, apa yang dimaksud dengan perlucutan senjata, atau apa yang dimaksud dengan proses yang dipimpin Palestina dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya.
Menurutnya, terlalu banyak penafsiran ulang atas istilah kunci akan membuat dunia internasional kehilangan pandangan terhadap gambaran besar konflik Palestina.
“Kita tidak boleh terus-menerus mendefinisikan ulang hal-hal ini hingga akhirnya kita terjebak pada banyak detail tentang apa, siapa, kapan dan kehilangan pandangan terhadap gambaran besar serta inti konflik,” tambahnya.
Radwan menegaskan bahwa sebagian besar komunitas internasional menyepakati bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar yang nyata.
“Jika itu demikian, maka pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan implementasinya,” tegasnya.
Gaza Bukan Krisis Terpisah, Harus Dikaitkan dengan Solusi Politik Palestina
Radwan mengingatkan agar Gaza tidak diperlakukan sebagai krisis tersendiri, melainkan bagian dari persoalan Palestina secara keseluruhan yang membutuhkan solusi politik menyeluruh.
Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada mekanisme gencatan senjata atau bantuan kemanusiaan yang akan berhasil tanpa diiringi dengan tujuan politik yang lebih besar.
“Jika kita tidak memastikan terpenuhinya keamanan dan aspirasi politik rakyat Palestina, tidak akan ada rencana apa pun di dunia yang mampu membawa kita melangkah maju, apalagi mencegah spiral kekerasan berikutnya,” katanya.
Radwan menegaskan bahwa selama hak-hak rakyat Palestina belum terpenuhi, tidak akan ada keamanan bagi siapa pun, termasuk Israel dan kawasan sekitarnya.
Latar Belakang Gencatan Senjata Gaza dan Kesepakatan Awal
Gencatan senjata di Gaza mulai diberlakukan sejak 10 Oktober, menyusul perang dua tahun antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina yang telah menyebabkan lebih dari 70.000 korban jiwa — mayoritas perempuan dan anak-anak — serta hampir 171.000 korban luka sejak Oktober 2023.
Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata mencakup:
Pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina
Rencana rekonstruksi Gaza
Pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas
Pernyataan dan laporan ini bersumber dari kantor berita Anadolu, diterjemahkan oleh Kuntum Khaira Riswan, dan diedit oleh Aditya Eko Sigit Wicaksono.
- Penulis :
- Gerry Eka
