Pantau - Pemerintah China secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Indonesia sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masa jabatan tahun 2026.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, yang menyebut bahwa negaranya siap memperkuat kerja sama dan dialog internasional di bawah kepemimpinan Indonesia.
"China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak," ungkapnya.
Penetapan Resmi Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB
Indonesia telah dinominasikan sebagai Ketua Dewan HAM oleh Kelompok Asia-Pasifik, yang merupakan salah satu kelompok kawasan dalam keanggotaan Dewan HAM.
Penetapan resmi jabatan Ketua Dewan HAM dijadwalkan berlangsung dalam Sidang Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa.
Jabatan ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.
Komitmen Indonesia dan Peran Strategis di PBB
Sebagai ketua mendatang, Indonesia berkomitmen untuk memimpin sidang Dewan HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah memperkuat tata kelola HAM global yang konstruktif, mendorong multilateralisme sejati, serta membangun dialog dan kerja sama antarnegara anggota.
Dewan HAM PBB yang didirikan pada 2006 dan beranggotakan 47 negara ini memiliki distribusi kursi berdasarkan kawasan, dengan 13 kursi dialokasikan untuk negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia dan China.
Posisi Indonesia di Forum Internasional
Dukungan terbuka dari China menandai pengakuan terhadap peran aktif dan diplomasi Indonesia dalam isu-isu HAM global.
Kehadiran Indonesia sebagai ketua di tahun ke-20 Dewan HAM PBB dinilai akan memperkuat posisi kawasan Asia-Pasifik dalam dinamika hak asasi manusia internasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
