Pantau - Sejak 1823, Amerika Serikat menjalankan kebijakan luar negeri “Amerika untuk Amerika” melalui Doktrin Monroe, yang menegaskan bahwa Belahan Bumi Barat harus bebas dari campur tangan kekuatan asing, terutama Eropa, dan dianggap sebagai “halaman depan” milik AS.
Doktrin ini menjadi dasar intervensi AS di berbagai negara Amerika Latin, dan masih digunakan hingga kini, termasuk dalam krisis terbaru di Venezuela.
Setiap upaya negara asing untuk menanamkan pengaruh di kawasan Amerika dianggap sebagai ancaman langsung yang bisa menjadi alasan intervensi oleh AS.
Selama Perang Dingin, doktrin ini digunakan secara ekstrem untuk menahan penyebaran komunisme dan pengaruh Uni Soviet di kawasan.
Sejarah Intervensi dan Pola yang Berulang
Amerika Serikat tercatat pernah melakukan berbagai invasi langsung, seperti ke Panama (1989), Grenada (1983), dan Invasi Teluk Babi yang gagal di Kuba (1961).
Selain itu, intervensi tidak langsung juga kerap terjadi melalui kudeta yang didukung CIA, seperti penggulingan Presiden Salvador Allende di Chile (1973), Jacobo Arbenz di Guatemala (1954), dan Joao Goulart di Brasil (1964).
Meski selalu berdalih atas nama demokrasi dan penegakan hukum, hasil intervensi tersebut kerap berujung pada naiknya rezim otoriter yang menggantikan pemimpin sah secara demokratis.
Kondisi serupa kini terjadi di Venezuela, dengan Presiden AS Donald Trump menggunakan dalih pemberantasan narcoterrorism untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.
Trump menyatakan bahwa Maduro telah ditangkap dan akan dibawa ke pengadilan di Amerika Serikat, meski secara hukum internasional, tindakan tersebut melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah negara lain.
Persaingan Global dan Kepentingan Strategis
Langkah Trump terhadap Maduro disamakan dengan tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menunjukkan pola penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan politik domestik dan internasional.
Beberapa analis juga menilai bahwa serangan terhadap Venezuela dapat menjadi upaya Trump untuk mendongkrak popularitas menjelang Pemilu Sela 2026.
Munculnya pemimpin progresif seperti Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat AS ingin mengoreksi arah kebijakan luar negeri dan imigrasi yang tidak inklusif.
Namun, tujuan utama dari langkah agresif ini kemungkinan besar adalah upaya pergantian rezim di Venezuela, yang kini menjalin hubungan erat dengan China, Rusia, dan Iran.
China telah menjadi mitra dagang utama bagi negara-negara Amerika Selatan dan investor besar dalam sektor energi, infrastruktur, pertahanan, hingga teknologi luar angkasa.
“Jalan China ke Amerika Selatan semakin rata oleh semakin besar dan luasnya skala pengaruh BRICS,” ungkap salah satu pengamat geopolitik.
Saat ini BRICS telah berkembang menjadi aliansi ekonomi global yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, dengan Argentina dalam proses bergabung.
Venezuela sendiri menyatakan minat bergabung dengan BRICS sejak 2023, mempertegas posisinya di luar pengaruh blok barat.
Negara ini juga memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai 300 miliar barel—melebihi Arab Saudi, Iran, Irak, Rusia, bahkan Amerika Serikat.
Efek Domino dan Reputasi Global AS
“Aksi AS di Venezuela juga bisa menjadi pesan untuk rezim-rezim lain di Amerika Latin bahwa mereka bisa ‘di-Maduro-kan’ jika berlagak seperti Maduro,” tulis salah satu analis.
Namun, pendekatan agresif semacam ini justru berisiko mencoreng reputasi Amerika Serikat, baik di kawasan maupun di kancah global.
Dengan terus mengedepankan intervensi militer dan perubahan rezim, AS berisiko kehilangan legitimasi moral serta memperkuat narasi anti-Barat di banyak negara berkembang.
- Penulis :
- Gerry Eka
