Pantau - Indonesia secara resmi memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas dan perdamaian di Palestina.
Keputusan ini diumumkan melalui pernyataan bersama oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, bersama para menteri luar negeri dari tujuh negara lain: Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Pernyataan bersama tersebut diunggah oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosial pada Kamis, 22 Januari 2026.
"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian", demikian isi pernyataan yang disampaikan.
Indonesia dan 7 Negara Dukung Peran Dewan Perdamaian di Gaza
Negara-negara yang tergabung, termasuk Indonesia, akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai prosedur hukum nasional masing-masing.
Mereka secara resmi menyatakan dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump, termasuk peran Dewan Perdamaian sebagai otoritas sementara di Jalur Gaza, Palestina.
Inisiatif ini merupakan bagian dari Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah kolektif kedelapan negara tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Jalur Gaza.
Komitmen terhadap Kedaulatan Palestina dan Stabilitas Kawasan
Dalam pernyataan bersama itu juga ditegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara yang berdaulat, sesuai prinsip hukum internasional.
"Dengan demikian, terbukalah jalan bagi terwujudnya keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut", bunyi kutipan dari pernyataan bersama.
Pekan sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian dengan melibatkan beberapa tokoh kunci, termasuk utusan khusus Steve Witkoff dan menantunya, Jared Kushner.
Tugas utama Dewan ini adalah mengawasi mobilisasi sumber daya internasional untuk mendukung pemulihan dan pembangunan di Gaza.
Namun, inisiatif ini mendapat respons beragam dari komunitas internasional.
Beberapa negara Eropa menyampaikan kekhawatiran bahwa pembentukan Dewan Perdamaian dapat menggeser peran utama PBB dalam penanganan konflik global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
