Pantau - Pemerintah Jerman menyatakan kesiapannya untuk membahas gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, namun belum dapat menyetujui format lembaga tersebut saat ini.
Majalah Der Spiegel melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Jerman tengah mengkaji kesesuaian struktur dewan tersebut dengan hukum internasional.
Jerman menekankan pentingnya setiap instrumen perdamaian yang dibentuk harus sejalan dengan kerangka global yang diakui secara multilateral.
Jerman Tunggu Kepastian Mekanisme Internasional
Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Cornelius, menyampaikan bahwa Jerman menghargai undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
"Jerman akan mempertimbangkan partisipasinya jika mekanisme dewan itu terbukti mematuhi aturan internasional yang berlaku," ujarnya.
Dewan Perdamaian Gaza diumumkan oleh Donald Trump pada 16 Januari sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
Tokoh Dunia Masuk dalam Struktur Dewan
Beberapa tokoh internasional disebut akan bergabung dalam Dewan Perdamaian ini, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Jared Kushner, menantu Trump.
Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, juga masuk dalam daftar anggota dewan tersebut.
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, dikabarkan turut dilibatkan dalam struktur Dewan Perdamaian.
Donald Trump bahkan memperluas undangan kepada sejumlah kepala negara, termasuk dari Rusia dan Belarus, untuk berpartisipasi dalam dewan ini.
Didukung Resolusi DK PBB, Rusia-China Abstain
Sebelumnya, pada November 2025, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan resolusi yang mendukung rencana komprehensif Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Dalam pemungutan suara tersebut, 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan menyatakan setuju, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Rencana AS mencakup pembentukan administrasi internasional sementara di wilayah Palestina, serta pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin langsung oleh Trump.
Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
