Pantau - Faksi pro-junta militer Myanmar meraih kemenangan besar dalam pemilu legislatif yang berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember 2025 hingga Januari 2026, memperkuat dominasi kekuasaan yang telah mereka pegang sejak kudeta militer pada 2021.
USDP Kuasai Parlemen, Jalan Mulus bagi Min Aung Hlaing Kembali Jadi Presiden
Hasil resmi yang diumumkan pada Kamis malam menunjukkan bahwa Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), partai yang didukung militer, memenangkan 58 persen suara nasional dan mengamankan 339 dari 420 kursi parlemen yang diperebutkan.
Selain itu, 166 kursi di parlemen diisi oleh perwira militer melalui penunjukan langsung, menjadikan total dominasi kubu pro-militer mencapai 86 persen dari seluruh kursi yang ada.
Dengan konfigurasi tersebut, Jenderal Senior Min Aung Hlaing diprediksi akan kembali diajukan sebagai calon presiden dalam sidang parlemen pada Maret, dengan pelantikan pemerintahan baru diperkirakan berlangsung pada April 2026.
Parlemen Myanmar sendiri memiliki 664 kursi, namun 25 persen di antaranya memang secara konstitusional dialokasikan bagi militer.
Karena pemungutan suara tidak dilakukan di 78 daerah pemilihan dengan alasan keamanan, hanya 586 kursi yang diperebutkan dalam pemilu kali ini, menurunkan ambang batas mayoritas menjadi 294 kursi.
Junta menyebut kemenangan ini sebagai tanda “kembalinya demokrasi” ke Myanmar, namun pernyataan tersebut langsung menuai kritik luas dari komunitas internasional.
Dunia Kecam Pemilu Tipuan, Suu Kyi Tetap Ditahan
Banyak negara dan organisasi HAM menolak mengakui hasil pemilu ini karena dilaksanakan di tengah represi, konflik bersenjata, dan ketidakterlibatan kelompok oposisi.
Pemilu kali ini dilaksanakan dengan sistem baru, berbeda dari pemilu 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi sebelum digulingkan oleh junta.
NLD telah dibubarkan dan Suu Kyi masih menjalani hukuman penjara sejak kudeta berlangsung.
Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Turk, mengecam keras pelaksanaan pemilu ini.
Ia menyebut proses tersebut mengabaikan hak dasar warga Myanmar dan justru memperparah kekerasan serta polarisasi sosial.
Pemungutan suara hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang dikuasai militer, terutama di perkotaan.
Sementara itu, masyarakat di daerah konflik, para pengungsi internal, dan kelompok minoritas seperti Rohingya tidak dapat memberikan suara mereka.
Respons Beragam ASEAN dan Dukungan China
Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Thereza Lazaro, yang bertindak sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, menyatakan bahwa hingga kini ASEAN belum mencapai konsensus terkait respons terhadap pemilu tersebut.
Meski begitu, Myanmar masih menjadi anggota ASEAN, walaupun organisasi kawasan itu tidak secara resmi mengakui pemerintahan junta.
Sementara itu, China memberikan ucapan selamat kepada Myanmar dan menjanjikan dukungan terhadap stabilitas dan perdamaian di negara tersebut.
Negara lain seperti Rusia, India, dan beberapa anggota ASEAN juga mengirimkan pengamat pemilu.
Namun, analis memperkirakan bahwa pemerintahan baru Myanmar akan terus menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi pro-demokrasi dan kelompok etnis minoritas.
Perhatian internasional juga tetap terfokus pada kondisi Aung San Suu Kyi dan laporan pelanggaran HAM oleh militer Myanmar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
