Pantau - Pemerintah China menyatakan terbuka untuk berkomunikasi kembali dengan Jepang jika Perdana Menteri Sanae Takaichi menarik pernyataannya yang dianggap keliru soal Taiwan.
Ketegangan Diplomatik China-Jepang
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengungkapkan, "Jika pihak Jepang benar-benar ingin mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan China, yang perlu dilakukan sederhana dan jelas, yaitu, menarik kembali pernyataan Takaichi yang keliru tentang Taiwan."
PM Takaichi menegaskan pada Senin, 9 Februari 2026, bahwa Jepang bermaksud menjaga saluran dialog tetap terbuka meskipun hubungan bilateral sedang tegang. Ia mengatakan, "Justru karena ada kekhawatiran dan tantangan antara Jepang dan China, komunikasi menjadi penting. Jepang terbuka untuk berbagai bentuk dialog."
Lin Jian menambahkan, "China telah menjelaskan posisinya mengenai masalah ini lebih dari sekali. Dialog sejati dibangun atas dasar saling menghormati dan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dibuat." Ia juga menegaskan akan mencermati apakah pernyataan Takaichi sesuai dengan tindakan di lapangan atau berlawanan, dan menambahkan, "Jika ada yang hanya berbicara tentang perlunya dialog sambil terus memicu konfrontasi, maka apa yang disebut 'dialog' ini jelas tidak dapat diterima. Kami meminta Jepang mematuhi empat dokumen politik antara China dan Jepang serta mengambil tindakan nyata untuk menunjukkan ketulusannya dalam berdialog."
Latar Belakang dan Respons Jepang
Takaichi menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2025, setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) memenangkan pemilu majelis rendah dengan 316 dari 465 kursi, kemenangan terbesar sejak 1955. Ia menyebut mantan PM Inggris Margaret Thatcher sebagai inspirasinya dan berjanji untuk "bekerja, bekerja, bekerja."
Takaichi mendukung hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat dan akan mengunjungi Washington bulan depan untuk bertemu Presiden Donald Trump membahas tantangan global. Pernyataan sebelumnya pada 7 November 2025 yang menyebut penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang" dipahami sebagai izin bagi Pasukan Bela Diri Jepang untuk mendukung Taiwan jika terjadi blokade atau tekanan militer.
China menanggapi pernyataan tersebut dengan menangguhkan impor produk laut Jepang, memutus pertemuan pejabat tinggi, menyarankan warga China tidak bepergian atau belajar di Jepang, menghentikan rilis film Jepang, serta berjanji membalas secara tegas jika Jepang terlibat militer. Selain itu, dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China sempat mengunci radar ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Jepang di laut lepas tenggara Okinawa pada 6 Desember, memicu protes Jepang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
