Pantau - Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shaheen menegaskan bahwa perdamaian dengan Israel tidak mungkin tercapai selama pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina terus berlangsung.
Dalam pernyataannya kepada Anadolu di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, ia mengatakan “perdamaian dengan Israel dalam kondisi pelanggaran terus-menerus terhadap hak-hak Palestina tidak mungkin tercapai.”
Ia menekankan bahwa hukum internasional harus ditegakkan dan langkah-langkah sepihak harus dihentikan.
Shaheen menilai tindakan sepihak Israel di wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, seperti perluasan dan legalisasi permukiman ilegal, merusak prospek penyelesaian melalui perundingan.
“Segala sesuatu yang dilakukan Israel secara sepihak di wilayah pendudukan harus dianggap batal dan tidak sah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aneksasi melanggar hukum internasional dan merupakan kejahatan yang harus dihentikan.
Menurutnya, serangan terbaru memperkuat pandangan bahwa Israel tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian. Jika benar-benar menginginkan perdamaian, kata dia, Israel akan menghentikan pelanggaran hukum internasional dan hak-hak Palestina, bukan melanjutkan langkah-langkah aneksasi dan kolonialisasi.
Terkait proses gencatan senjata di Gaza, Shaheen menyampaikan bahwa kemajuan ke tahap berikutnya bergantung pada pelaksanaan penuh komitmen awal.
“Kami ingin masuk ke fase kedua, tetapi kami perlu memastikan kewajiban pada fase pertama telah dilaksanakan,” katanya.
Fase pertama berakhir setelah pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, sedangkan fase kedua mencakup rekonstruksi wilayah Gaza yang hancur akibat dua tahun pemboman Israel.
Ia menilai gencatan senjata saat ini belum sepenuhnya menyeluruh, masih bersifat parsial, bantuan kemanusiaan belum masuk sesuai kebutuhan, dan perlintasan Rafah baru dibuka sebagian. Karena itu, diperlukan langkah tambahan agar transisi menuju fase berikutnya berjalan lancar.
Shaheen juga menyerukan tindakan internasional yang lebih kuat dengan menegakkan hukum internasional berdasarkan putusan dan resolusi PBB yang menyatakan permukiman dan pendudukan sebagai tindakan ilegal.
Menanggapi seruannya kepada Jerman dan Finlandia agar mengikuti negara-negara Eropa lain dalam mengakui Palestina, ia menyatakan kedua negara tersebut akan mempertimbangkannya pada waktu yang tepat.
“Bagi saya, persoalannya sangat jelas. Jika Anda mendukung solusi dua negara, jika Anda percaya pada hukum internasional dan ingin mematuhinya, maka Anda perlu mengakui, karena tidak ada alasan apa pun untuk tidak mengakuinya,” tegasnya.
Terkait diplomasi kawasan, ia menyebut Turkiye sebagai aktor penting dalam upaya rekonsiliasi dan bantuan kemanusiaan.
“Turkiye adalah pemain penting. Bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan Turkiye di Palestina sangat penting, dan kami berharap Turkiye sebagai aktor kunci di kawasan dapat terus menjalankan peran tersebut menuju perdamaian,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
