Pantau - Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam menjadi modal penting untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace atau BoP.
Lili Romli menjelaskan bahwa persoalan besar yang menjadi perhatian bersama sebaiknya dikonsultasikan dengan para tokoh agama agar pemerintah memperoleh masukan sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, konsultasi dengan tokoh agama dapat membantu pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kontroversi atau kontraproduktif di masyarakat.
Ia menyampaikan, "Bisa jadi dukungan para tokoh tersebut setelah mendengar penjelasan dari presiden mengapa menjadi bagian dari BoP. Dukungan itu tentu menjadi modal yang penting bagi Presiden dalam keanggotaan BoP tersebut."
Dukungan Tokoh Agama Dinilai Perkuat Sikap Indonesia Soal Palestina
Lili Romli menilai dukungan dari para tokoh agama juga memberikan masukan penting terkait sikap Indonesia dalam membela Palestina.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat memperkuat legitimasi Indonesia dalam menjalankan peran di BoP untuk membela hak Palestina sebagai bangsa yang berhak merdeka.
Ia menyampaikan, "Dengan adanya dukungan tersebut, tentu mendapatkan legitimasi mengemban tugas bahwa dalam BoP harus benar-benar dalam upaya membela Palestina sebagai bangsa yang memiliki hak untuk merdeka."
Ia juga menilai langkah Presiden Prabowo mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan praktik yang baik dalam sistem demokrasi karena pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai pihak.
Pemerintah Buka Ruang Kritik terhadap Keanggotaan BoP
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh agama untuk bersilaturahmi di Istana Negara Jakarta pada Kamis 5 Maret.
Para tokoh yang diundang terdiri dari ketua umum organisasi masyarakat Islam, pengasuh pondok pesantren, serta para mubaligh.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace.
Presiden juga memberikan penjelasan kepada para tokoh agama mengenai alasan Indonesia menjadi anggota BoP serta rencana Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam konflik di Timur Tengah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik.
Ia mengatakan, "Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan."
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu terbuka untuk mendengarkan berbagai pandangan yang disampaikan oleh masyarakat.
Menurut Nusron Wahid, pemerintah menilai forum seperti Board of Peace masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian dunia.
Ia juga menjelaskan bahwa posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan BoP sebagai bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk mendorong terciptanya perdamaian.
- Penulis :
- Aditya Yohan
