Pantau - Pemerintah Iran tengah mempertimbangkan kemungkinan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai bagian dari langkah darurat menyikapi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Pembahasan dilakukan secara mendesak oleh lembaga pemerintah termasuk parlemen di Teheran untuk merespons situasi terkini.
“Rencana darurat untuk mendukung hak nuklir” Iran mencakup tiga aspek utama, yaitu keluar dari NPT, pencabutan undang-undang terkait kesepakatan nuklir Iran 2014, serta pembentukan kerja sama internasional baru.
Kerja sama tersebut direncanakan dengan negara-negara yang sehaluan, termasuk dalam kelompok Shanghai dan BRICS.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan hak Iran dalam pengembangan teknologi nuklir.
Wacana tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan lebih dari 1.340 korban jiwa, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu.
Iran kemudian melakukan serangan balasan menggunakan drone dan rudal ke sejumlah wilayah seperti Israel, Yordania, Irak, dan negara Teluk.
Serangan balasan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan sektor penerbangan.
Amerika Serikat selama ini menentang pengayaan uranium Iran karena dinilai berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata nuklir.
Sebagai informasi tambahan, situasi ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap eskalasi konflik serta stabilitas kawasan Timur Tengah.
- Penulis :
- Gerry Eka
