Pantau.com Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berpendapat
masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 harus dapat memperkuat peran PBB.
Baca Juga: Indonesia Jadi Anggota DK PBB, DPR: Momentum Perjuangkan Palestina
"Komisi I DPR RI mengapresiasi perjuangan keras
Pemerintah RI untuk bisa menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB," katanya di
Jakarta Minggu
Namun, Satya mengingatkan hasil tersebut jangan sampai
membuat Indonesia "jumawa" (sombong). RI harus tetap melakukan
langkah-langkah strategis di kancah internasional dengan memegang peran penting
dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi.
"Masuknya Indonesia ke DK PBB ini harus dapat
memperkuat kembali peran PBB yang kini makin melemah," katanya.
Menurut Satya, sekarang peran PBB melemah di mata
internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Politisi Partai Golkar dari Dapil Jawa Timur IX ini
mencontohkan, konflik di Suriah dan pemindahan Kedubes AS ke Jerusalem
menunjukkan lemahnya peran PBB.
"Kita harus kritis, termasuk kepada Pemerintah AS agar
meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan Kedubesnya ke Jerusalem,"
katanya.
Ini menunjukkan bahwa RI punya wibawa di mata internasional
di tengah turunnya kredibilitas PBB saat ini. "Pemegang hak veto khususnya
AS justru sering kali secara unilateral tidak mematuhi DK PBB," ujarnya.
Karena itu, posisi strategis RI di DK PBB tersebut harus
dimanfaatkan secara optimal dengan menjadi negara yang aktif menyuarakan
perdamaian dunia, khususnya isu kemerdekaan Palestina dan terciptanya
ketertiban dunia yang selama ini terlibat sengketa dan perang sipil.
Satya kembali mengangkat topi dan menyatakan salut untuk
keberhasilan Indonesia yang bisa mengantarkan kembali menjadi anggota tidak
tetap DK PBB. Tercatat ini adalah kali keempat Indonesia menjadi Anggota
Tidak Tetap DK PBB.
"DPR menyambut baik atas hasil yang diperjuangkan
Menlu RI di Majelis Umum PBB. Sebagai mitra, Komisi I DPR mengapresiasi hal
itu. Memang sudah sepantasnya RI berperan aktif dalam perdamaian dunia sesuai
mandat konstitusi kita," katanya.
Ia juga menambahkan, meski perjuangan garda depan ada di
pihak pemerintah, namun andil lobi parlemen juga tak bisa diabaikan. Sebab, kata Satya, dalam setiap kunjungan luar negeri DPR ke
parlemen-parlemen negara sahabat, selalu disampaikan pesan khusus untuk meminta
dukungan kepada RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
"Ini saya kira merupakan bentuk sinergi kesuksesan
kolaborasi DPR dan pemerintah. DPR senantiasa menjalankan 'track two (2)
diplomacy' dalam setiap kunjungan kerja parlemen RI ke negara-negara sahabat.
Kami selalu menyampaikan pesan agar Indonesia mendapat dukungan untuk menjadi
Anggota Tidak Tetap DK PBB," ujar Satya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
