Pantau - Wacana Danau Toba layak dibangun ‘Healing Entertainment’ berupa lokasi judi atau Casino ala Genting Malaysia ditolak DPRD Sumut karena bertentangan dengan KUHP Pasal 303 tentang perjudian.
“Payung hukumnya apa?, berarti payung hukumnya tidak ada, tidak boleh. Kalau masih wacana tidak boleh, tentunya harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada, tidak boleh,” ujar Ketua Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Fauzan Rabu (15/3/2023).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan Jodi Mahardi memaparkan tidak tahu-menahu soal proyek Healing Entertainment.
"Baru denger tuh Healing Entertainment hehe," ujarnya kepada Pantau.com, Kamis (16/3/2023).
Publik menduga dan mengaitkan ini bagian dari proyek strategis nasional yang sedang digarap Luhut. Mengingat Danau Toba merupakan salah satu incaran Menko Marves sebagai proyek pembangunan nasional (PPN) yang sudah terencana.
"Ga ada lah. Gosip-gosip murahan aja itu hehe. Udah kenyang yang beginian," kata Jody.
Kawal pariwisata
Ketua DPW PAN Sumut ini menyebutkan, Komisi B DPRD Sumut yang juga membidangi pariwisata akan menyoroti perkembangan wacana pembangunan kasino tersebut.
“Pastinya, akan kita soroti ini. Kalau payung hukumnya tidak ada tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ini, tidak boleh,” katanya.
Melanggar hukum
Ia menilai, wacana membangun kasino di Kawasan Danau Toba akan bertentangan dengan KUHP Pasal 303 tentang perjudian, diatur melarang dan menghukum segala bentuk aktivitas judi dilakukan masyarakat.
“Kalau kasino boleh, kenapa judi togel di warung kopi itu ditangkap. Bertolak belakang itu. Di mata hukum, kita semua sama. Tidak ada pengecualian,” ujarnya.
Untuk diketahui, wacana ini disampaikan Belly saat pertemuan para investor tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) pada acara investment forum yang digelar Badan Otorita Danau Toba (BPODT) di Kaldera Resort, di Kabupaten Toba, Sumut, pada Jumat 3 Maret 2023.
“Payung hukumnya apa?, berarti payung hukumnya tidak ada, tidak boleh. Kalau masih wacana tidak boleh, tentunya harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada, tidak boleh,” ujar Ketua Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Fauzan Rabu (15/3/2023).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan Jodi Mahardi memaparkan tidak tahu-menahu soal proyek Healing Entertainment.
"Baru denger tuh Healing Entertainment hehe," ujarnya kepada Pantau.com, Kamis (16/3/2023).
Publik menduga dan mengaitkan ini bagian dari proyek strategis nasional yang sedang digarap Luhut. Mengingat Danau Toba merupakan salah satu incaran Menko Marves sebagai proyek pembangunan nasional (PPN) yang sudah terencana.
"Ga ada lah. Gosip-gosip murahan aja itu hehe. Udah kenyang yang beginian," kata Jody.
Kawal pariwisata
Ketua DPW PAN Sumut ini menyebutkan, Komisi B DPRD Sumut yang juga membidangi pariwisata akan menyoroti perkembangan wacana pembangunan kasino tersebut.
“Pastinya, akan kita soroti ini. Kalau payung hukumnya tidak ada tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ini, tidak boleh,” katanya.
Melanggar hukum
Ia menilai, wacana membangun kasino di Kawasan Danau Toba akan bertentangan dengan KUHP Pasal 303 tentang perjudian, diatur melarang dan menghukum segala bentuk aktivitas judi dilakukan masyarakat.
“Kalau kasino boleh, kenapa judi togel di warung kopi itu ditangkap. Bertolak belakang itu. Di mata hukum, kita semua sama. Tidak ada pengecualian,” ujarnya.
Untuk diketahui, wacana ini disampaikan Belly saat pertemuan para investor tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) pada acara investment forum yang digelar Badan Otorita Danau Toba (BPODT) di Kaldera Resort, di Kabupaten Toba, Sumut, pada Jumat 3 Maret 2023.
- Penulis :
- Desi Wahyuni
