Pantau - Aset tersangka suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun hampir Rp13 miliar disita KPK selama proses penyidikan.
"Nilai aset sekitar Rp 12,7 miliar," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).
Ali menuturkan, aset AKBP Bambang Kayun yang disita KPK berbentuk uang deposito. Tak hanya itu, KPK juga menyita aset berupa rumah milik AKBP Bambang Kayun.
"Aset dimaksud di antaranya berbentuk obligasi, sejumlah uang yang tersimpan dalam beberapa deposito dan rekening bank atas nama BK maupun orang kepercayaannya dan juga rumah," ujar Ali.
"Penyitaan ini merupakan bagian dari asset recovery dari uang yang dinikmati Tersangka dan berharap, dalam proses pembuktian di persidangan, majelis hakim dalam putusannya dapat merampas untuk negara," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan AKBP Bambang Kayun (BK) tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).
BK merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri.
“Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka BK untuk 20 hari pertama, terhitung dari tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Firli mengatakan pada awalnya KPK menerima pengaduan masyarakat soal dugaan suap dan gratifikasi dalam kasus tersebut.
KPK, lanjut dia, kemudian melakukan pengumpulan informasi maupun data dalam upaya untuk menemukan adanya peristiwa pidana.
“Selanjutnya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah untuk mencari dan mengumpulkan keterangan serta bukti-bukti sehingga membuat terangnya peristiwa pidana dan menemukan serta mengumumkan tersangka BK,” kata Firli.
Sebelum ditahan, KPK telah memeriksa BK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta hari ini. BK sebelumnya tidak menghadiri panggilan pada Jumat (23/12/2023).
Ia saat itu tidak menghadiri panggilan tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada penyidik.
Tersangka BK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
"Nilai aset sekitar Rp 12,7 miliar," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).
Ali menuturkan, aset AKBP Bambang Kayun yang disita KPK berbentuk uang deposito. Tak hanya itu, KPK juga menyita aset berupa rumah milik AKBP Bambang Kayun.
"Aset dimaksud di antaranya berbentuk obligasi, sejumlah uang yang tersimpan dalam beberapa deposito dan rekening bank atas nama BK maupun orang kepercayaannya dan juga rumah," ujar Ali.
"Penyitaan ini merupakan bagian dari asset recovery dari uang yang dinikmati Tersangka dan berharap, dalam proses pembuktian di persidangan, majelis hakim dalam putusannya dapat merampas untuk negara," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan AKBP Bambang Kayun (BK) tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).
BK merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri.
“Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka BK untuk 20 hari pertama, terhitung dari tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Firli mengatakan pada awalnya KPK menerima pengaduan masyarakat soal dugaan suap dan gratifikasi dalam kasus tersebut.
KPK, lanjut dia, kemudian melakukan pengumpulan informasi maupun data dalam upaya untuk menemukan adanya peristiwa pidana.
“Selanjutnya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah untuk mencari dan mengumpulkan keterangan serta bukti-bukti sehingga membuat terangnya peristiwa pidana dan menemukan serta mengumumkan tersangka BK,” kata Firli.
Sebelum ditahan, KPK telah memeriksa BK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta hari ini. BK sebelumnya tidak menghadiri panggilan pada Jumat (23/12/2023).
Ia saat itu tidak menghadiri panggilan tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada penyidik.
Tersangka BK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Penulis :
- khaliedmalvino
