Pantau - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kasus-kasus tidak transparan dalam pembangunan yang menimbulkan korupsi di Tanah Air.
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur menilai, kasus korupsi dalam pembangunan yang digaungkan Presiden Joko Widodo justru semakin meningkat pada 2023.
"Pemerintahan Jokowi di 2023 ini semakin menunjukkan gejala korupsi pembangunan yang masif," kata Isnur dalam diskusi daring, Sabtu (8/12/2023).
Isnur mencatat, ada enam menteri dan satu wakil menteri terjerat korupsi di era Jokowi. Terbaru, ada nama Wamenkumham Eddy Hiariej atas dugaan gratifikasi.
"Wamenkumham itu korupsi berhubungan dengan jejaring atau alisansi bisnis yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Isnur berpendapat, perbuatan Eddy Hiariej merupakan fakta adanya praktik korupsi yang berkecimpung dalam berbagai bentuk pelanggaran.
Maka itu, ia memaklumi jika angka indeks persepsi korupsi saat ini semakin menurun di angka 34.
"Upaya tiap tahun untuk menaikkan indeks korupsi tapi jeblok gara-gara pemerintahannya semakin tidak peduli, semakin mentoleransi dan bahkan melegitimasi praktek-praktek korupsi dalam pembangunan dan melibatkan lingkar ini dari kekuasaan," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
